Ternate (ANTARA) - Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol Suroto mengklarifikasi aksi demo ratusan personel Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin  yang meminta transparansi mengenai dana pengamanan pemilu bagi anggotanya.

"Aksi demo anggota Polres Halsel tentunya tidak pengaruhi proses pleno rekapitulasi pemilu 2019 di KPU Halsel," kata Kapolda menanggapi aksi personel Polres Halsel, Senin.

Menurut Kapolda, aksi spontanitas yang dilakukan personel di tingkat Polres Halsel karena terjadinya miskomunikasi antara Kapolres dengan anggotanya.

Sehingga, saat apel pagi di halaman Mapolres Halsel, ratusan anggota saling menuding soal kurangnya pembagian uang pengamanan pemilu Rp171 ribu per anggota setiap hari, akibatnya aksi anggota tidak bisa terhindarkan.

Kapolda menyatakan, seharusnya anggota personel Polres Halsel harus mendengar dulu arahan yang disampaikan oleh Kapolres, karena anggota melakukan pengawalan kotak suara mulai tanggal 14 mulai dari kabupaten, PPK, desa hingga TPS memang molor.

Bahkan, anggota kepolisian yang tugasnya melakukan pengawalan mulai dari PPK hingga pleno tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara, karena penghitungan surat suara di TPS hingga pleno rekapitulasi di tingkat PPK jadwalnya meleset.

Dia mengakui, molornya pleno rekapitulasi inilah menyebabkan anggota mulai pertanyakan soal honor yang semestinya mereka dapatkan, padahal ada PPK yang masih melakukan pleno rekapitulasi.

Kapolda menyatakan, tidak ada hak anggota personel kepolisian yang dipotong, sehingga semuanya harus diselesaikan dan telah menerjunkan Wakapolda untuk turun melakukan investigasi.

"Saya telah terjunkan tim yang dipimpin Wakapolda Malut, Direskrimsus, Karo Ops dan Kabid Propam ke Halsel melakukan investigasi," kata Kapolda.

Kapolda menambahkan, di Halsel, saat ini ada anggota Brimob satu peleton ditambah anggota Sabhara Polda Malut satu peleton telah disiagakan mengamankan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahkan, untuk anggota Polda Malut yang melakukan BKO dengan biaya akomodasi per hari Rp100 ribu hingga proses pleno di tingkat kabupaten tuntas.

Sementara itu, aksi ratusan anggota Polres Halsel dengan melampiaskan kekesalannya memalang pintu ruangan Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo dan dan Kabag Ops Polres Halsel AKP Roy Simangungsong sebagai bentuk kekecewaannya atas pemberian dana pengamanan yang dinilainya tidak sesuai dengan tugas mereka.
 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019