Rektor USU: Masyarakat tunggu hasil pemilu diumumkan KPU

id berita sumut, berita sumut hari ini,berita sumut terkini, berita medan hari ini,rektor usu masyarakat tunggu hasil pemilu

Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Doktor Runtung Sitepu, S.H. (ANTARA/Munawar)

Medan (ANTARA) - Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Doktor Runtung Sitepu, S.H. mengajak masyarakat sabar menunggu hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 yang akan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei mendatang.

"Percayakan saja hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kepada KPU karena lembaga itu adalah pihak yang berkompeten dan dipercayakan oleh pemerintah," kata dia kepada wartawan usai berbuka puasa di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat (10/5).

Masyarakat, menurut dia, harus tetap tenang dan selalu menjaga situasi tetap kondusif di Sumatera Utara (Sumut).

"Kita ingin daerah Sumut, adem-adem saja, dan tenang, serta menghargai pihak KPU yang telah bekerja keras dalam melakukan penghitungan hasil Pemilu 2019," ujar Runtung.

Ia menyebutkan masyarakat jangan ada yang sampai terpecah-pecah pascapemilu. Masyarakat harus tetap menjaga kekompakan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan, serta menjaga tegaknya NKRI.

Ia juga mengharapkan masyarakat tidak terpancing provokasi yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan hasil penghitungan cepat 'quick count' Pemilihan Umum 2019 yang dihasilkan oleh lembaga survei. Namun, kita tetap berpedoman dengan hasil penghitungan yang dikeluarkan oleh KPU," ucap dia.

Runtung mengatakan jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, dapat menyelesaikan masalah itu dengan menempuh jalur hukum, melapor ke KPU dan Bawaslu.

Kalau ada unsur pidana dalam pemilu, katanya, bisa dilaporkan ke Polri, dan kalau terjadi dugaan pelanggaran pemilu melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi hukum harus ditegakkan dan dihargai.Permasalahan pemilu hanya dapat diselesaikan melalui hukum yang berlaku di negeri ini," kata mantan Dekan Fakultas Hukum USU itu.
 

 

Pewarta : Munawar Mandailing
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar