Tangerang (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, Banten, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan "people power" terkait hasil Pemilu 2019.

"Gerakan itu bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa, untuk itu kami dengan tegas menolak," kata Ketua MUI Kabupaten Tangerang KH Ues Nawawi Gofar di Tangerang, Senin malam.

Ues menyatakan akan mendukung penuh  kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia menambahkan, terkait keputusan resmi hasil pemilu,  masyarakat sangat mendukung dan akan menerima apapun hasilnya.

Ia mengajak semua pihak untuk mendoakan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Petugas KPPS yang meninggal itu adalah para pejuang demokrasi yang sedang melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pendapat senada juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerima hasil resmi dari KPU.

Encep optimistis setelah memantau kinerja KPU setempat,  tidak menemukan adanya kecurangan seperti yang disampaikan pihak tertentu.

Ia juga menolak seruan "people power" karena NU tidak mendukung ada pergerakan massa seperti itu.

Encep menambahkan "people power" merupakan kegiatan yang konyol, tidak mendasar, dan tidak ada kaitannya dengan agama.

Tindakan demikian, katanya, adalah pelanggaran terhadap agama, bangsa dan dapat merusak kerukunan bangsa yang kita cintai ini.

Dihubungi terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat mengimbau warga untuk tidak terpancing isu atau ajakan "people power".

Ia mengatakan lebih baik warga menunggu hasil resmi dari KPU dan menerima siapa pemimpin yang terpilih karena sudah merupakan pilihan rakyat.

Hidayat menyatakan gerakan "people power" hanya merupakan kepentingan segelintir orang dan dari kelompok tertentu saja.






 

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019