Jokowi : Pemindahan Ibu Kota masih dalam kajian

id Presiden Jokowi,Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah (kiri) saat meninjau Desa Sade dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat (17/5). (ANTARA/Nur Imansyah).

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain masih dalam kajian.

"Pemindahan ibu kota. Nanti segera diputuskan kalau kajian lingkungan infrastruktur, kegempaan, banjir, ketersediaan sumber air baku baru diputuskan," kata Jokowi saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat.

Jokowi mengatakan, masalah di mana lokasi ibu kota pun belum ada keputusan. Karena semua masih dalam pengkajian secara detail. Walau pun diakui Jokowi, dirinya terus mendapatkan laporan terkait progres rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Yang jelas bukan di Lombok, karena Lombok sudah ada Mandalika," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan plus dan minus Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota negara Indonesia yang baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis, mengatakan Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai calon Ibu Kota negara.

"Kalteng bebas bencana gempa bumi dan 97 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir," ujar Bambang saat diskusi pemindahan Ibu Kota negara di Kantor Bappenas.

Selain itu, keunggulan Kalteng lainnya yaitu ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi hutan alam, memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut, dan tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

Adapun kelemahan Kalteng salah satunya yaitu lokasinya jauh dari pelabuhan laut yaitu sekitar enam jam.

"Bagaimanapun Indonesia negara maritim, negara kepulauan, bukan negara kontinen seperti Brasil atau Kazakhstan. Idealnya, Ibu Kota tidak harus di pinggir laut, tapi tidak terlalu jauh dari laut," ujar Bambang.

Ketersediaan sumber daya air tanah juga terbatas dan hanya tersedia air sungai. Kemudian, di sebagian besar wilayah deliniasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Struktur demografi Kalteng relatif homogen dan secara historis juga pernah terjadi konflik sosial yaitu peristiwa Sampit.

Sementara itu, Kalimantan Timur memiliki sejumlah keunggulan yaitu dekat dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan -Samarinda, dan dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan

Di Kaltim juga tersedia infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografinya heterogen dimana sebagian besar merupakan pendatang.

"Lokasi deliniasi Kalteng dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di sekitar Selat Makassar," kata Bambang.

Kaltim juga bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, serta memiliki ketersediaan lahan dengan status areal penggunaan lain (APL) atau areal bukan kawasan hutan, hutan produksi dengan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi

"Kelemahannya, Kaltim rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai dan ketersediaan sumber daya air tanahnya rendah," ujar Bambang.

Hingga saat ini calon lokasi Ibu Kota negara yang baru belum ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo karena masih menunggu hasil kajian oleh Bappenas yang tengah dalam tahap finalisasi. Laporan keunggulan dan kelemahan Kalteng dan Kaltim itu merupakan hasil kunjungan presiden ke kedua provinsi tersebut. 

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar