Pemprov Jatim segera bentuk BUMD pangan

id gubernur jatim,khofifah,pemprov jatim,bumd pangan,cabai rawit

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat meninjau harga cabai rawit di Pasar Keputran Surabaya, Sabtu (18/5/2019). (Foto Istimewa/Humas Pemprov Jatim)

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan sebagai lembaga menangani jangka panjang untuk mengendalikan harga saat terjadi kelebihan pasokan atau oversupply.

“BUMD ini agar petani atau produsen tidak mengalami kerugian dan sekarang sedang digodok bersama Universitas Brawijaya Malang,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (18/5).

Pihaknya mengaku sangat menginginkan petani bisa mendapatkan harga yang baik dan keuntungan layak saat panen.

Melalui BUMD pangan, mantan menteri sosial tersebut berharap Pemprov bisa memberikan intervensi harga terhadap bahan makanan yang kerap mengalami penurunan dan anjlok saat terjadi pasokan berlebih.

“Seperti yang terjadi saat ini, yaitu oversupply untuk cabai rawit,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Menurut dia, apa yang sedang digagas ke Pemprov untuk menyiapkan BUMD pangan seiring dengan pembentukan resi gudang, yang mana Pemprov bisa mengintervensi harga pangan yang terlalu rendah agar tidak merugikan petani.

“Targetnya segera BUMD pangan ini digodok supaya bisa masuk ke BUMD mana atau disesuaikan dengan payung hukum yang ada. Dengan begitu bisa memberikan intervensi pada harga bahan pangan selain diatur oleh pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, selain menyiapkan langkah strategis jangka panjang, Gubernur Khofifah juga mengatur pengendalian harga saat terjadi pasokan berlebih melalui program jangka pendek.

Khusus menyikapi pasokan berlebih cabai rawit saat ini, langkah jangka pendek yang dilakukan Gubernur yakni meminta agar kepala daerah melakukan aksi borong cabai di pasar-pasar tradisional.

“Aksi borong cabai butuh dilakukan agar ada penetrasi karena di pasar cabai sedang kelebihan pasokan,” katanya.

Tak itu saja, saat ini Pemprov Jatim sedang menyiapkan surat edaran agar cabai kering impor tidak masuk ke wilayah setempat.

Pihaknya juga sedang menyiapkan surat ke kabupaten/kota agar pemerintah di daerah saling menyiapkan format regulasi dan format distribusi cabai sesuai dengan kebutuhan serta analisis sumber pasokan.


Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar