Pemprov Kaltara termasuk daerah yang paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.Tanjung Selor (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk kelima kalinya berturut-turut meraih Opini Tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Ini kita raih karena rahmat dari Allah serta kerja keras, kekompakan, konsistensi, dan keseriusan kita bersama," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie di Tanjung Selor, Selasa (21/5).
Dalam siaran persnya, gubernur juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Kaltara serta semua pihak yang memberikan kontribusi untuk terwujudnya opini WTP ini.
"Terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada BPK perwakilan Kaltara, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang telah bekerja secara profesional," ujarnya.
Opini WTP tahun ini, adalah yang kelima kalinya berturut-turut sejak 2014 lalu.
"Hal ini membanggakan bagi kita semua khususnya pemerintah dan masyarakat Kaltara," ujarnya.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah.
Gubernur mengingatkan tujuan utama yang ingin didapatkan bukan sekadar Opini WTP, tapi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
Opini WTP merupakan kewajiban seluruh kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain mendapatkan Opini WTP, yang diberikan bertepatan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kemarin BPK juga memberikan catatan positif bagi Kaltara.
Pemprov Kaltara termasuk daerah yang paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Dari standar minimal yang diharuskan oleh BPK bahwa untuk rekomendasi minimal 80 persen ditindaklanjuti, Kaltara mampu menyelesaikan atau menindaklanjuti 94,4 persen.
Pewarta: Iskandar Zulkarnaen
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
