Kemenperin: industri hasil tembakau signifikan sumbang perekonomian

id Industri Hasil Tembakau

Petani menyiram tembakau di Desa Dasok, Pamekasan, Sabtu (12/5). Kendati pertanian tembakau memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional, sesuai dengan UU Perkebunan No.39 Tahun 2014, Namun APTI menilai pemerintah masih setengah hati terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT). Antara Jatim/Saiful Bahri/18.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menyampaikan bahwa industri hasil tembakau (IHT) menyumbang perekenomian secara signifikan.

“Industri Hasil Tembakau (IHT) menyerap 5,98 juta tenaga kerja, yang terdiri atas 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan,” kata Rochim dihubungi di Jakarta, Selasa.

Pada 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai 931,6 juta dolar AS atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar 904,7 juta dolar AS.

Di tahun yang sama, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8 persen terhadap cukai nasional.

Terkait pelarangan iklan rokok di media online, Rochim meminta agar hal tersebut tidak dilakukan 100 persen, mengingat informasi yang ada di iklan tersebut menjadi sumber informasi.

“Jangan dilarang 100 persen. Namun, produsen rokok juga harus mematuhi aturan iklan yang sudah diatur,” ungkap Rochim.

Dalam hal ini, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta agar tak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau (IHT) nasional yang merupakan industri yang legal dengan sejarah panjang di Indonesia.

“Di tengah fokus dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi Indonesia, GAPRINDO meminta agar tidak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau nasional,” Ketua Gaprindo Muhaimin Mufti.

Untuk itu, lanjutnya, Gaprindo menolak upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok mengingat rokok merupakan produk legal yang dapat diiklankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Termasuk di internet, sehingga pelaku usaha industri hasil tembakau dapat berkompetisi dan memiliki ruang usaha yang kreatif, adil, dan berkepastian hukum,” ujarnya.

Baca juga: Formasi: Kenaikan tarif cukai bisa perburuk industri hasil tembakau

Baca juga: Pengamat: pemerintah perlu benahi cukai industri hasil tembakau


Pewarta : Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar