Sri Lanka perpanjang status darurat pascaserangan bom jadi tiga bulan

id bom Paskah,bom Sri Lanka

Para korban selamat dan keluarga korban serangan bom Paskah Minggu di Sri Lanka meletakkan lilin saat misa spesial untuk mereka yang meninggal dunia di St. Lucia Cathedral di Kolombo, Sri Lanka, Sabtu (11/5/2019). (REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE)

Kolombo (ANTARA) - Sri Lanka pada Sabtu memperpanjang peraturan tentang status darurat pascaserangan bom Paskah di hotel dan gereja yang menewaskan lebih dari 250 orang pada akhir April lalu menjadi tiga bulan.

Setelah diizinkan menahan dan menginterogasi terduga pelaku tanpa adanya perintah pengadilan, kepolisian dan militer Sri Lanka telah menahan lebih dari 100 orang atas tuduhan serangan tersebut.

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengeluarkan perintah perpanjangan peraturan itu untuk tambahan satu bulan lagi sejak Jumat tengah malam, menurut surat edaran yang dibaca Reuters.

Pihak berwenang menyatakan bahwa ancaman serangan lanjutan telah diatasi dan layanan keamanan telah membongkar sebagian besar jaringan yang terkait dengan pengeboman, namun operasi masa darurat masih akan dilangsungkan untuk menemukan terduga pelaku lainnya.

Sirisena menyebut dalam surat edaran tersebut bahwa perpanjangan status darurat dilakukan "demi kepentingan keamanan umum, perlindungan terhadap ketertiban umum, serta pemeliharaan sumber daya dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat."

Serangan bom Sri Lanka telah mengguncang negara kepulauan di Samudera Hindia itu, yang relatif damai sejak perang sipil di sana berakhir satu dekade lalu.

Kondisi ekonomi negara itu melambat, sehingga memaksa pemerintah mencari pinjaman luar negeri. Industri pariwisata Sri Lanka yang menguntungkan pun menjadi terpukul.

Meskipun tiga laporan intelijen dari India menyebut bahwa serangan itu telah direncanakan, pejabat pertahanan Sri Lanka tetap gagal bertindak sebelum bom bunuh diri itu terjadi dengan sasaran tiga gereja dan tiga hotel mewah.

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom Paskah namun pihak berwenang Sri Lanka menyalahkan dua kelompok ekstrimis domestik, yaitu National Thawheedh Jamaath (NTJ) dan Jamathei Millathu Ibrahim, yang keduanya telah dilarang di bawah peraturan darurat.

Sirisena mengatakan kepada diplomat asing pada Mei lalu bahwa dia berencana untuk mencabut status darurat setelah situasi keamanan Sri Lanka mencapai 99 persen normal.

Baca juga: PM Modi kunjungi gereja Sri Lanka, janjikan dukungan
Baca juga: Pemimpin Sri Lanka pecat kepala dinas intelijen
Baca juga: Sri Lanka jadi tuan rumah pertemuan tahunan ADB pada 2021


Sumber: Reuters

Pewarta : Suwanti
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar