DPRD-Lemhannas diskusi terkait kondisi Jabar terkini

id dprd jabar, lemhannas

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol M Iriawan. (Dok Humas DPRD Jabar)

Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berdiskusi terkait kondisi kekinian Provinsi Jawa Barat dari berbagai perspektif.

"Alhamdulillah, kemarin kami menerima kunjungan studi strategis Lemhannas dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan klasifikasi kelompok masing-masing, dan mengkaji secara mendalam situasi yang terjadi di Jawa Barat," kata Ineu di Bandung, Selasa.

Politisi perempuan yang akrab disapa Teh Ineu ini mengatakan, dari diskusi antara pihaknya dengan Lemhannas maka nantinya akan menjadi bagian rekomendasi mereka kepada pemeritah pusat, baik kepada DPR RI maupun Presiden terkait Jawa Barat.

Ineu menuturkan, dalam diskusi tersebut pihaknya menceritakan sejumlah kondisi di Jawa Barat, mulai dari ekonomi sampai politik.

Baca juga: Jenderal Malaysia ingin Lemhanas dikembangkan juga di ASEAN

Menurut dia, rombongan Lemhannas yang terdiri dari peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LIX Tahun 2019 ini tertarik dengan isu sosial dan politik di Jawa Barat serta bagaimana cara menyelesaikannya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol M Iriawan menuturkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya ingin lebih mengetahui tentang astragata Jawa Barat yang meliputi isu ideologi, keamanan dan pertahanan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

"Jadi pada prinsipnya kami bangga kepada Jawa Barat, namun teman-teman ingin mengeksplore bagaimana situasi di Jawa Barat sehingga bisa maju dengan kondisi penduduk yang besar," katanya.

Baca juga: Olahraga bersama warnai HUT ke-54 Lemhanas

Iriawan menambahkan, dari hasil diskusi tersebut terdapat hal-hal yang secara khusus dikaji oleh pihaknya untuk kemudian akan dijadikan materi rekomendasi kepada pemerintah pusat.

"Bagi kami ada hal-hal khusus yang akan dikaji, perlukah hal itu diajukan kepada Presiden atau di kita namanya kebijakan rekomendasi dari kita kepada Presiden," kata dia.

Pewarta : Ajat Sudrajat
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar