Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mengevaluasi penyelenggaraan Tol Laut Januari - Juni Tahun 2019 guna meningkatkan kualitas pelayanan Tol Laut yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Evaluasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa – Larat – Kisar – Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan.

Namun demikian, pada Selasa (2/7), dilaporkan Kapal Feeder Kandaga V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan beroperasi kembali.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.

“Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,”ujar Menhub Budi.

Menhub mengatakan, pihaknya sangat memperhatikan suara dan kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).

“Untuk itu kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” jelas Menhub.

Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik melalui Tol Laut, Menhub Budi mengatakan akan mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut,Budi mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang melaporkan secara langsung maupun tertulis terkait permasalahan Tol Laut di lapangan.

Sebab dengan hal tersebut, Pemerintah dapat mengetahui permasalahan secara langsung sehingga menjadi cepat teratasi.

“Saya berterimakasih kepada media dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan perhatiannya kepada kebijakan pemerintah. Hal ini sangat membantu kami untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat setiap program kebijakan pemerintah,” katanya.

Baca juga: Tol Laut perlu ada konsep terukur dan jelas

Baca juga: Pengamat: Efektivitas tol laut tidak diimbangi sosialisasi memadai

 

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019