Sri Lanka tangguhkan hukuman mati pertama sejak 43 tahun

id hukuman gantung,Sri Lanka,hukuman mati,pengedar narkoba

Ilustrasi hukuman gantung (Foto : Net/Ilustrasi) (Foto : Net/Ilustrasi/)

Colombo (ANTARA) - Mahkamah Agung Sri Lanka menunda pelaksanaan hukuman mati bagi empat terpidana kasus narkoba, kata pengacara salah seorang dari mereka pada Jumat, untuk hukuman mati yang pertama kali dalam 43 tahun.

Presiden Maithripala Sirisena menandatangani hukuman mati bulan lalu bagi empat terpidana yang dihukum dalam kasus perdagangan narkoba, sehingga mengakhiri moratorium untuk hukuman mati sejak 1976.

Pengadilan tertinggi memberikan penundaan sementara hukuman tersebut dan akan mendengarkan banding pada 29 Oktober, kata M.A. Sumanthiran, seorang pengacara yang mewakili salah seorang pemohon.

Sirisena terpilih sebagai tokoh reformasi pada Januari 2015, namun kesulitan memenuhi janji-janji yang disampaikannya untuk menangani masalah Hak Asasi Manusia, menghapuskan korupsi dan memastikan pemerintahan yang baik.

Kebijakan garis kerasnya terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan sebagai upaya meningkatkan peluangnya untuk terpilih kembali tahun ini, kata para pengamat politik.

Kebijakannya sebagian terinspirasi oleh "perang Narkoba" yang diakukan Filipina dengan membunuh ribuan warga menghadapi polisi.

Banyak warga Srilanka, termasuk para pemuka agama, cenderung untuk mengembalikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang meningkat, kendati kelompok pendukung HAM memperingatkan bahwa langkh tersebut tidak akan efekif.

Sri Lanka telah menyewa dua algojo hukuman gantung sebagai persiapan penerapan kembali hukuman mati.

Algojo hukuman gantung telah keluar pada 2014 tanpa pernah menggantung siapa pun, mengaku stres setelah melihat tiang gantungan untuk pertamakalinya. Seorang tukang gantung lain dipekerjakan tahun lalu tapi tidak pernah muncul untuk bekerja.

sumber: Reuters

Baca juga: Mantan sekretaris pertahanan, kepala polisi Sri Lanka kembali ditahan

Baca juga: Pemimpin Sri Lanka kritik penyelidikan parlemen atas kasus bom Paskah

Pewarta : Maria D Andriana
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar