"Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan," kata Ray dalam diskusi bertema Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.
"Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai," ujar Ray.
Baca juga: Ray Rangkuti perkirakan Kementerian Desa jadi rebutan partai
Baca juga: Jokowi harus kedepankan aspirasi rakyat dalam menyusun kabinet
Baca juga: JK: Wajar jika parpol minta jatah kursi menteri
Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai.
"Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," katanya.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
