Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan di Jakarta, Selasa, dana bantuan tersebut disalurkan melalui agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan (UNDP).
“Kita mengalokasikan satu juta dolar (AS), itu sudah masuk dan nanti UNDP juga akan men-top up pendanaan ini, sehingga sekretariat yang mengatur bisa segera jalan,” katanya usai melakukan penandatanganan dokumen dengan perwakilan UNDP di Indonesia Christophe Bahuet di gedung Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
Luhut menjelaskan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk program-program yang dicanangkan guna menghadapi ancaman perubahan iklim di negara-negara kepulauan.
“Ini 'kan kita mulai bahwa negara kepulauan itu punya banyak masalah dengan kenaikan suhu bumi, bisa pulau-pulau itu hilang. Archipelagic state ini penduduknya 10.000, ada yang 20.000, 100.000. Nah, kita akan kontribusi kepada mereka,” ujar dia.
Selain itu, dia juga mengatakan kontribusi Indonesia tak hanya berupa dana saja, namun juga pertukaran ilmu, contohnya seperti pengalaman Indonesia dengan budidaya hutan bakau dan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia.
“Sudah kita lakukan sebenarnya, tetapi hanya sekarang kita formalkan,” kata Luhut.
Sementara itu, Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Indonesia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
“Bagi kami, Archipelago Island State forum, adalah inisiatif bukti komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs (Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan mengatasi tantangan perubahan iklim,” katanya.
Baca juga: Pegiat iklim kacaukan kota Inggris dengan 'pemberontakan musim panas'
Baca juga: Perusahaan Jepang dukung aksi mitigasi perubahan iklim
Baca juga: BMKG tegaskan peran selain untuk kebencanaan
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
