Semarang (ANTARA) - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi segera menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo yang akan merekrut rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Saya akan 'maping' dulu, beberapa peraturan yang mendukung tidak sempurna, peraturan pemerintah juga disederhanakan sehingga bisa memberi kesempatan bagaimana kompetisi rektor dari luar negeri," kata Menristekdikti Profesor Mohamad Nasir usai menghadiri Rapat Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Universitas Stikubank Semarang, Senin.

Selain itu, Menristekdikti juga akan berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri Keuangan terkait dengan anggaran perekrutan rektor dari luar negeri agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Baca juga: Hikmahanto kritisi wacana rektor asal luar negeri

"Pendanaannya langsung dari pemerintah pusat supaya tidak mengganggu keuangan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri," ujarnya.

Menurut Menristekdikti, salah satu latar belakang rencana perekrutan rektor dari luar negeri itu adalah jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai daya saing di tingkat internasional itu sangat sedikit.

Dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, kata Menristekdikti, hanya tiga yang masuk daya saing dunia.

Baca juga: Kerjasama PTN luar negeri solusi tingkatkan mutu PTN Indonesia

Menristekdikti mengungkapkan rencana perekrutan rektor dari luar negeri dengan target pelaksanaan mulai tahun depan itu sudah pernah dirinya tawarkan pada 2016, namun banyak pihak yang memrotes.

"Saya 'dibully' habis-habisan, para rektor protes kepada kita, padahal kita harus belajar dari luar negeri, Singapura sukses karena rektornya dari luar negeri, Taiwan dan China maju juga rektornya juga dari luar negeri, bahkan Arab Saudi rektornya dari Amerika dan dosennya 40 persen dari Amerika dan Eropa, sekarang masuk rangking 189 dunia," katanya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019