UMKM keluhkan sulitnya mengakses KUR BNI Lombok Timur

id KUR,BNI,lombok timur

Seorang pengrajin menunjukkan busana terbuat dari kain tenun gedogan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang dipamerkan di Lombok Epicentrum Mal, Kota Mataram, NTB. (ANTARA/Awaludin)

Mataram (ANTARA) - Hj Umairah, salah seorang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kain tenun, mengeluhkan sulitnya mengakses kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Permohonan KUR sebesar Rp25 juta tidak bisa disetujui tanpa agunan. Kalau ada BPKB kendaraan, baru dipersilakan ajukan kredit," kata Hj Humaira, ketika mengikuti kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, di Mataram, Rabu.

Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala BNI Cabang Mataram, Muhammad Musafak yang menjadi nara sumber dalam kegiatan yang digelar Dinas Perdagangan NTB, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

Humaira mengaku bahwa karyawan BNI Cabang Lombok Timur sudah datang ke rumahnya untuk melakukan survei. Namun tidak ada tidak ada tindaklanjutnya.

Hal itu kemudian dikonsultasikan dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apek) Wilayah NTB, H Anhar Tohri, untuk mendapatkan masukan dan membantu memfasilitasi dengan pihak perbankan.

"Saya sangat kecewa. Sebelumnya saya pernah ikut pelatihan dan mendapatkan informasi dari Kepala BNI Cabang Mataram bahwa KUR sebesar Rp25 juta tidak ada agunan. Tapi kenyataannya tidak demikian," kata Humaira yang sudah belasan tahun menggeluti usaha kain tenun.

Di hadapan pejabat BNI, perempuan yang sudah sering mengikuti pelatihan tersebut meminta agar perbankan jangan khawatir memberikan kredit kepada UMKM di NTB, terutama yang sudah eksis dan menjalankan usahanya sejak lama.

Menanggapi hal itu, Kepala BNI Cabang Mataram, Muhammad Musafak, berterima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Hj Humaira terkait permohonan KUR yang tidak bisa direalisasikan.

Ia juga menegaskan bahwa KUR dengan plafon sebesar Rp25 juta memang tidak perlu ada agunan.

"Ini yang saya harapkan keberanian untuk ngomong. Informasi tersebut akan menjadi koreksi kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Selly Andayani, mengatakan perbankan memang menghindari adanya kredit macet dalam jumlah melebihi ketentuan otoritas maksimal sebesar 5 persen, sehingga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

"Tapi pada prinsipnya BNI mendukung UMKM di NTB. Salah satu komitmennya adalah bekerja sama dengan kami membantu memasarkan produk UMKM melalui aplikasi e-commerce I-Shop," katanya.

Baca juga: Darmin: Penyaluran KUR hingga akhir Mei 2019 capai Rp65,5 triliun

Baca juga: Kemenpar tawarkan KUR bidang pariwisata di Batam

 

Pewarta : Awaludin
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar