"Langkah Kadin untuk membentuk BCEE adalah langkah yang sangat tepat karena sesuai dengan target jangka panjang Indonesia untuk memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni," ujar Bambang Brodjonegoro dalam "Global Blockchain Summit 2019" dan peluncuran BCEE di Jakarta, Senin.
Ia juga berharap BCEE mampu menghadirkan kerja sama antar para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.
Pertama, ia mengemukakan, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam.
Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
Dan keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis rintisan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menambahkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan besar melalui teknologi "blockchain".
"Kami juga berharap peran aktif pemerintah da|am pengembangan aspek inovatif dan dukungan kebijakan. Bagaimana pun teknologi ini pun sebenarnya bisa diterapkan di sektor Iayanan publik. Beberapa negara yang tergolong negara berkembang, seperti Estonia dan Tunisia sudah membuktikan hal itu," katanya.
Blockchain merupakan sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak komputer. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi itu maka hampir tidak mungkin untuk diubah secara sepihak, tanpa mengubah jumlah mayoritas dari semua database tersebut.
Baca juga: Bappenas sebut "Blockchain" dapat optimalkan distribusi dana desa
Baca juga: Kadin dorong penerapan "blockchain" untuk sektor industri
Baca juga: Kadin dan BCEE pacu penerapan teknologi "blockchain"
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
