Pemkab Belu segera tangani 3.900 anak terkena gizi buruk

id gizi buruk di Kabupaten Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dialog stunting

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Theresia Saik (kedua kiri) memberikan penjelasan ketika hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara dialog bertema "Indonesia Menyapa Perbatasan: Melindungi generasi perbatasan dari stunting" di Kantor RRI Atambua, Kota Atambua, Sabtu. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)

Atambua (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Theresia Saik, mengatakan pihaknya segera menangani sekitar 3.900 anak-anak balita penderita gizi buruk yang berada di perbatasan dengan negara Timor Leste.

"Dari sekitar 14.000 balita di Kabupaten Belu terdapat 3.900 balita yang terpapar gizi buruk dengan kategori bayi yang pendek dan sangat pendek berdasarkan Riskesdas pada September 2018," katanya dalam acara dialog tentang stunting di Kabupaten Belu yang dipusatkan di Kantor RRI Atambua, Kota Atambua, Sabtu (3/8).

Ia mengatakan, sebagian besar balita yang menderita gizi buruk itu menyebar pada tiga kecamatan yaitu Nanaikubesi, Raimanuk, dan Lamaknen Selatan dengan tingkat prevalensi di atas 50 persen.

Ia menjelaskan data penderita gizi buruk dari hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) terakhir pada September 2018 menjadi salah satu acuan bagi pihaknya untuk menentukan strategi penanganan masalah gizi buruk di daerah setempat.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengukuran sendiri setiap enam bulan terhadap bayi di daerah untuk mendapatkan data yang dimasukkan dalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e- PPGBM).

Baca juga: Kehati sebut keragaman sumber pangan bisa mengatasi kelaparan

"Jadi tidak bisa menunggu Riskesdas karena terlalu lama sehingga kami lakukan pengukuran sendiri sehingga bayi yang terpapar gizi buruk mendapat penanganan segera," katanya.

Menurut dia, upaya strategis yang saat ini terus digenjot untuk mengatasi gizi buruk di daerah setempat yaitu melalui intervensi gizi bagi bayi dalam kurun waktu seribu hari pasca kelahiran.

Untuk itu, Theresia juga warga terutama ibu-ibu di daerah setempat agar melahirkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

"Tidak boleh melahirkan di rumah, kemudian ketika lahir bayi harus diberikan asi eksklusif yang diawali dengan inisiasi menyusui dini dan setelah enam bulan diberikan makanan pendamping asi," katanya.

Acara dialog yang bertema "Indonesia Menyapa Perbatasan: Melindungi generasi perbatasan dari stunting" itu dihadiri puluhan warga dari kalangan ibu-ibu, LSM, organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan.

Hadir sebagai narasumber dari sejumlah pimpinan instansi teknis Pemerintah Kabupaten Belu di antaranya, Theresia Saik bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Frans Manafe dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sabina Mau Taek.

Dialog ini digelar melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Baca juga: Peneliti Unbraw: Edukasi pintu masuk efektif cegah stunting
Baca juga: Polisi bekuk pelaku penganiayaan anak gizi buruk di NTT


Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar