Mendagri tak melarang Ijtima Ulama IV bentuk kelembagaan

id Mendagri, Tjahjo Kumolo, tak melarang, Ijtima Ulama IV, bentuk kelembagaan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Sumedang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tidak melarang keinginan para ulama dan tokoh agama untuk membentuk sebuah kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Ijtima Ulama IV.

"UU mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul berserikat berormas, kalau ada sekelompok warga negara Indonesia yang ingin berhimpun ya silakan," kata Tjahjo di Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

Baca juga: Mendagri usulkan masa kampanye Pemilu hanya dua bulan
Baca juga: Mendagri: Tidak ada politisasi izin FPI dengan pemulangan Rizieq
Baca juga: Mendagri minta wisudawan IPDN perjuangkan aspirasi masyarakat
Baca juga: Mendagri: Indonesia kehilangan sosok Mbah Moen


Tjahjo menjelaskan bila Ijtima Ulama ingin menjadi sebuah lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), nantinya pihak Ijtima Ulama bisa mendaftar melalui akta notaris, Kemenkumham atau langsung mendaftar ke Kemendagri.

Menurut dia, siapapun berhak untuk mendaftarkan sebuah lembaga karena termasuk ke dalam hak setiap warga negara.

"Bisa lewat akta notaris, bisa lewat Kemenkumham mendaftarnya bisa lewat Kemendagri, sah-sah saja, tidak pun tidak masalah, itu saja, setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berhimpun, berkumpul," kata Tjahjo.

Salah satu poin Ijtima Ulama IV adalah dibentuknya sebuah kelembagaan untuk menjadi wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah.

Poin lainnya, meminta seluruh ulama dan umat untuk memperjuangkan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Mekkah, Arab Saudi ke Indonesia.

"Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam, serta stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016," ucap Yusuf Martak, penanggung jawab Ijtima Ulama IV.

Baca juga: Hasil Ijtima Ulama IV: Minta Ijtima Ulama dilembagakan
Baca juga: Ijtima Ulama IV tarik kesimpulan Pemilu 2019 TSM dan Brutal
Baca juga: Ijtima Ulama IV bahas kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia
Baca juga: Ijtima Ulama IV, Sekjen PBNU: Nggak perlu lah

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar