Medan (ANTARA News) - Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi di Sumut terkesan mandul karena tidak bisa berbuat maksimal di tengah seringnya terjadi kekisruhan proses penyaluran kepada para petani. "Pupuk dilaporkan langka, harga di atas HET dan banyak tudingan lain yang merugikan Pusri dan jajarannya, padahal kesalahannya ada pada pihak lain," kata Area Manager Sumut PT Pusri, Renaldi Setiabudi, di Medan, Selasa. Pada pertemuan silaturahmi dengan Ketua PWI Cabang Sumut dan pimpinan sejumlah media terbitan Medan, ia mengatakan, kata kunci masalah pupuk bersubsidi adalah tidak seimbangnya volume permintaan dan alokasi yang diberikan pemerintah. Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk Sumut hanya 168.532 ton atau 56 persen dari yang diusulkan gubernur sebanyak 298.000 ton, kendati Pusri sebagai produsen selalu memiliki stok besar dan kapan saja bisa melemparnya ke petani berapa saja kebutuhan mereka, katanya. Sebagai "holding company" dan produsen pupuk terbesar di Tanah Air, Pusri mempunyai kapasitas produksi urea sebanyak 2.280.000 ton dan Sumut sendiri adalah penyerap pupuk bersubsidi terbesar di Sumatera, jauh melebihi provinsi lainnya. Menurut dia, pola distribusi pupuk bersubsidi itu agar sampai ke petani yang berhak dengan harga sesuai HET tidak sepenuhnya dikuasai Pusri sebagai produsen, melainkan melibatkan distributor, pengecer dan petani sendiri yang perlu diawasi secara ketat. "Jika mata rantai bermasalah di tingkat Pusri, tentu manajemen akan dan telah mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya. Tapi bila menyangkut yang lain, maka yang lebih berperan secara maksimal adalah Komisi Pengawas sesuai kewenangannya," katanya menambahkan. Komisi Pengawas itu sendiri ada di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang terdiri atas berbagai unsur, seperti institusi pertanian, perdagangan dan perindustrian dan kepolisian. Jika komisi ini bekerja maksimal, tidak akan muncul berita "kelangkaan pupuk" yang menyulitkan jajaran Pusri. Namun demikian, persoalan lain untuk bisa mengatasi permasalahan distribusi hingga sampai ke petani, menurut dia, perlu diupayakan realokasi dan penambahan jatah pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat sehingga kebutuhan petani benar-benar bisa terpenuhi. Selain itu perlu pula dibenahi data untuk penentuan alokasi setiap kabupaten di daerah karena kenyataannya penyerapan pupuk tidak merata. "Artinya ada kabupaten yang sudah mengambil habis jatah yang disediakan dan ada pula penyerapannya sangat rendah," ujarnya. Renaldi yang didampingi sejumlah staf intinya pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada media di Sumut yang telah banyak menginformasikan masalah yang terkait dengan distribusi pupuk, karenanya diharapkan kerjasama dengan PWI Cabang Sumut dan pimpinan media di daerah itu bisa terus ditingkatkan. Ketua PWI Cabang Sumut H.A.Muchyan AA mengatakan, kerjasama untuk kepentingan masyarakat luas apalagi petani sudah banyak dilakukan PWI dan pimpinan media, karena itu keterbukaan pihak Pusri akan menjadi pendorong meningkatkan kerjasama kedua belah pihak.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008