"Kita harus membuka seluas-luasnya kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi, tetapi tidak meninggalkan jati diri dan kearifan atau kedaulatan nasionalnya (national sovereignty)," ujar Tito saat Rakornas sekaligus Seminar Karakter Kebangsaan Indonesia dan launching Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Kompetensi.
Menurut Tito, dunia akan dihadapkan pada peradaban global tanpa batas teritori dan bersifat virtual. Oleh sebab itu, penetrasi arus deras globalisasi (hyper-globalization) dan teknologi informasi saat ini, menuntut birokrasi Kemendagri harus siap menghadapi global governance.
Dalam persaingan antar negara, kata Tito, tidak lagi bisa dikendalikan di belakang meja atau di ruang rapat, melainkan di ruang-ruang digital, karena sudah masuk dalam periode digital governance.
"Saya berharap perkembangan teknologi informasi mampu dijadikan instrumen bagi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan inovatif," terangnya.
Oleh sebab itu, e-Government dapat dijadikan sebagai strategi baru dalam menerapkan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sistem e-Government ini juga merupakan model baru dalam menerapkan gaya kepemimpinan dan cara baru dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi berharap program rencana tahun 2020 dan 2021 serta mengembangkan kompetensi ASN bisa meningkatkan profesionalitas, handal, dan kompeten.
"Dalam era 4.0 atau era digital, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu harus kita Manfaatkan dalam kegiatan termasuk meningkatkan SDM kita," ujarnya.
Sebagai catatan, BPSDM Kemendagri juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta perguruan tinggi negeri maupun swasta, juga dengan negara lain seperti Australia, kemudian memfasilitasi dengan berbagai Pemda.