#KEMENTERIAN HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan pembangunan di Papua untuk memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan prinsip hak asasi ...

Dua puluh tujuh tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk menguji relevansi sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lahir dari semangat ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengajak perguruan tinggi di Banten terlibat aktif mengawal revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM agar mampu menjawab isu HAM ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional dalam perlindungan ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang, termasuk ...

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan revisi Undang-Undang HAMmemperluas definisi diskriminasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dalam akses pekerjaan, layanan publik, dan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan memperkuat tanggung jawab korporasi, termasuk perusahaan teknologi global, dalam penerapan prinsip ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk dilupakan (right to be forgotten) menjadi instrumen penting dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi warga dari dampak jejak digital ...

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), termasuk penambahan fungsi ...