Kulon Progo (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merekomendasikan empat strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah utara atau kawasan Bukit Menoreh yang masih tertinggal.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Istana di Kulon Progo, Selasa, mengatakan bahwa empat program yang direkomendasikan FPDI Perjuangan, yakni pengembangan industri pariwisata berbasis edukasi budaya, pengembangan industri kayu olahan, pengembangan industri ternak terpadu, dan pengembangan kawasan penyangga air.
"Percepatan pengembangan kawasan Bukit Menoreh ada tiga hal, yakni air (tirto), margo (infrastruktur atau jalan), dan saras (fasilitas kesehatan). Tiga hal itu harus diterjemahkan dengan mengubah tata cara pengelolaan potensi-potensi yang ada di kawasan Menoreh," kata Istana.
Kawasan Bukit Menoreh meliputi Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang.
Menurut dia, tata cara pengelolaan potensi-potensi yang ada di kawasan Menoreh belum optimal. Contoh penanganan hasil produksi kayu. Di Kulon Progo terkenal dengan produksi kayu, khususnya dari kawasan Bukit Menoreh. Setiap bulan bisa diangkut hingga 100 truk yang dikirim ke Purworejo, Wonosobo, hingga Jepara dalam bentuk kayu gelondongan.
Hal ini menjadi pertanyaan, kenapa Pemkab Kulon Progo tidak menggandeng investor kayu ke wilayah ini. Kemudian, pemkab memfasilitasi pengembangan industri pengolahan kayu di kawasan Bukit Menoreh untuk kesejahteraan petani dan rakyat kecil.
"Kenapa investor yang ada di Jepara tidak bisa ditarik ke Kulon Progo. Ini perlu regulasi, pemikiran dan ketegasan dalam bertindak dan panggilan hati," katanya.
Selanjutnya, potensi pariwisata di kawasan Bukit Menoreh. Dengan adanya pemmbangunan megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo nyaris tidak memiliki objek wisata. Objek wisata laut juga akan habis.
Menurutnya, potensi wisata hanya ada di kawasan utara. Untuk itu, pemkab harus berpikir keras untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan Bukit Menoreh. Untuk itu, perlu adanya konsep pengembangan wisata di Bukit Menoreh ke industri pariwisata berbasis edukasi budaya.
Industri pariwisata berbasis edukasi budaya harus dikemas bagaimana potensi wisata dengan disuguhi potensi budaya lokal, mulai dari seni angguk, jatilan, karawitan, hingga gotong royong supaya mereka pulang dapat ilmu.
"Tidak hanya dapat foto kemudian diunggah di media sosial, tapi wisatawan harus mendapat ilmu, sehingga mereka bisa bercerita ke orang lain. Harapannya, misi kita mewujudkan SDM unggul bisa didukung dengan pengembangan wisata berbasis edukasi budaya," katanya.
Ia mengatakan saat ini, pengembangan objek wisata masih bersifat instan, seperti buat gardu pandang, kemudian swafoto. Wisatawan hanya datang dua hingga tiga jam, setelah itu tidak ada kelanjutan.
"Hal ini berbeda kalau kita mengembangkan wisata edukasi berbasis budaya. Waktu tinggal wisatawan di Bukit Menoreh akan lebih lama, sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi rakyat," katanya.
Istana juga merekomendasikan pengembangan industri ternak terpadu di kawasan Bukit Menoreh. Kenapa Kulon Progo tidak bisa meniru kawasan industri peternakan terpadu Kabupaten Blitar. Kulon Progo memiliki kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan menjadi kawasan peternakan terpadu seperti di kawasan Bukit Menoreh.
"Di kawasan Bukit Menoreh yang tidak bisa dikembangkan menjadi tempat wisata atau lahan pertanian, bisa dikembangkan menjadi kawasan ternak terpadu," kata politisi senior PDI Perjuangan Daerah Pemilihan III (Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang) ini.
Hal yang tidak kalah penting, yakni pembangunan kawasan penyangga air. Setiap musim kemarau, kawasan Bukit Menoreh selalu dilanda kekeringan karena tata kelola air yang kurang bagus.
Menurutnya, ketersediaan air di kawasan Bukit Menoreh sangat melimpah. Setiap musim hujan, air yang mengalir di Bendung Kayangan hanya terbuang sia-sia, sekarang kering.
"Oleh karena itu, pemkab harus menangkap gagasan Presiden Joko Widodo untuk membangun tabungan-tabungan air berupa bendung, waduk, dan embung. Kawasan penyangga air ini kalau tidak mulai dibangun dari sekarang akan membahayakan kehidupan ke depan," katanya. (ADV)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Istana di Kulon Progo, Selasa, mengatakan bahwa empat program yang direkomendasikan FPDI Perjuangan, yakni pengembangan industri pariwisata berbasis edukasi budaya, pengembangan industri kayu olahan, pengembangan industri ternak terpadu, dan pengembangan kawasan penyangga air.
"Percepatan pengembangan kawasan Bukit Menoreh ada tiga hal, yakni air (tirto), margo (infrastruktur atau jalan), dan saras (fasilitas kesehatan). Tiga hal itu harus diterjemahkan dengan mengubah tata cara pengelolaan potensi-potensi yang ada di kawasan Menoreh," kata Istana.
Kawasan Bukit Menoreh meliputi Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang.
Menurut dia, tata cara pengelolaan potensi-potensi yang ada di kawasan Menoreh belum optimal. Contoh penanganan hasil produksi kayu. Di Kulon Progo terkenal dengan produksi kayu, khususnya dari kawasan Bukit Menoreh. Setiap bulan bisa diangkut hingga 100 truk yang dikirim ke Purworejo, Wonosobo, hingga Jepara dalam bentuk kayu gelondongan.
Hal ini menjadi pertanyaan, kenapa Pemkab Kulon Progo tidak menggandeng investor kayu ke wilayah ini. Kemudian, pemkab memfasilitasi pengembangan industri pengolahan kayu di kawasan Bukit Menoreh untuk kesejahteraan petani dan rakyat kecil.
"Kenapa investor yang ada di Jepara tidak bisa ditarik ke Kulon Progo. Ini perlu regulasi, pemikiran dan ketegasan dalam bertindak dan panggilan hati," katanya.
Selanjutnya, potensi pariwisata di kawasan Bukit Menoreh. Dengan adanya pemmbangunan megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo nyaris tidak memiliki objek wisata. Objek wisata laut juga akan habis.
Menurutnya, potensi wisata hanya ada di kawasan utara. Untuk itu, pemkab harus berpikir keras untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan Bukit Menoreh. Untuk itu, perlu adanya konsep pengembangan wisata di Bukit Menoreh ke industri pariwisata berbasis edukasi budaya.
Industri pariwisata berbasis edukasi budaya harus dikemas bagaimana potensi wisata dengan disuguhi potensi budaya lokal, mulai dari seni angguk, jatilan, karawitan, hingga gotong royong supaya mereka pulang dapat ilmu.
"Tidak hanya dapat foto kemudian diunggah di media sosial, tapi wisatawan harus mendapat ilmu, sehingga mereka bisa bercerita ke orang lain. Harapannya, misi kita mewujudkan SDM unggul bisa didukung dengan pengembangan wisata berbasis edukasi budaya," katanya.
Ia mengatakan saat ini, pengembangan objek wisata masih bersifat instan, seperti buat gardu pandang, kemudian swafoto. Wisatawan hanya datang dua hingga tiga jam, setelah itu tidak ada kelanjutan.
"Hal ini berbeda kalau kita mengembangkan wisata edukasi berbasis budaya. Waktu tinggal wisatawan di Bukit Menoreh akan lebih lama, sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi rakyat," katanya.
Istana juga merekomendasikan pengembangan industri ternak terpadu di kawasan Bukit Menoreh. Kenapa Kulon Progo tidak bisa meniru kawasan industri peternakan terpadu Kabupaten Blitar. Kulon Progo memiliki kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan menjadi kawasan peternakan terpadu seperti di kawasan Bukit Menoreh.
"Di kawasan Bukit Menoreh yang tidak bisa dikembangkan menjadi tempat wisata atau lahan pertanian, bisa dikembangkan menjadi kawasan ternak terpadu," kata politisi senior PDI Perjuangan Daerah Pemilihan III (Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang) ini.
Hal yang tidak kalah penting, yakni pembangunan kawasan penyangga air. Setiap musim kemarau, kawasan Bukit Menoreh selalu dilanda kekeringan karena tata kelola air yang kurang bagus.
Menurutnya, ketersediaan air di kawasan Bukit Menoreh sangat melimpah. Setiap musim hujan, air yang mengalir di Bendung Kayangan hanya terbuang sia-sia, sekarang kering.
"Oleh karena itu, pemkab harus menangkap gagasan Presiden Joko Widodo untuk membangun tabungan-tabungan air berupa bendung, waduk, dan embung. Kawasan penyangga air ini kalau tidak mulai dibangun dari sekarang akan membahayakan kehidupan ke depan," katanya. (ADV)