Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo sudah memperkenalkan dan melantik 34 orang menteri ditambah 4 orang pejabat setingkat menteri untuk membantunya dalam Kabinet Indonesia Maju.
Tujuan kabinet tersebut adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
Namun, Presiden Jokowi sempat berpesan secara spesifik kepada sejumlah menteri agar fokus kepada beberapa bidang.
"Prof Dr Mohammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Berdiri Prof, ha ha ha. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Pak Mahfud MD," kata Presiden Jokowi di tangga Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin duduk di tangga tersebut dengan alas bantalan kursi sedangkan para menteri dan pejabat setingkat menteri duduk tanpa menggunakan alas. Mereka "ngemper" di tangga menghadap matahari Jakarta yang saat itu mulai menunjukkan sengatan panasnya.
"Kedua Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, saya kira saya ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar-kementerian sehingga ada peluang kerja semakin meningkat," ujar Presiden menambahkan.
Presiden meminta agar Airlangga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi ekspor.
"Ketiga bapak Prof Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional dan revolusi mental," ucap Presiden.
Nama keempat yang diperkenalkan adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.
"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim dunia dalam menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar ada di tangan beliau," tambah Presiden.
Kelima, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak, saya kira tugas beliau tidak perlu saya sampaikan, beliau lebih tahu dibanding saya," ujar Presiden.
Keenam Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk menjamin lalu lintas kebijakan antara presiden dengan kabinet, antara presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik
"Kemudian Bapak Mohammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, mengenai reformasi dan sinergi dengan pemerintah daerah mengenai data kependudukan, KTP-e ada di bawah kewenangan beliau, termasuk kepastian hukum di daerah termasuk berkaitan dengan investasi," tambah Presiden.
Kedelapan, Menteri Luar Negeri Retno Lestari P Marsudi yang tidak diberikan pesan apa-apa.
"Kesembilan, Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri Agama," kata Presiden.
"Assalamualaikum," sambut Fachrul bersuara kencang sambil mengangkat tangan memberikan hormat.
"Waalaikumsalam Pak. Ini urusan berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira dan terutama haji berada di bawah beliau," ungkap Presiden.
Kesepuluh ada Yasonna Hamonangan Laoly di pos lamanya sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Saya harapkan mengawal omnibus law untuk UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM," kata Presiden.
Kesebelas juga wajah lama yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutan terhadap PDB, urusan current account deficit saya kira berada di wilayah beliau," tambah Presiden.
"Kemudian ke-12 saya manggilnya mas saja, mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang siginifikan dalam pengembangan SDM, menyiapkan SDM-SDM siap kerja siap berusaha, me-link dan match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah mas Nadiem Makarim," tutur Presiden menjelaskan.
Ke-13 adalah Menteri Kesehatan Jenderal Terawan Agus Putranto yang diminta mengurusi stunting atau kekerdilan, industri kesehatan pelayanan kesehatan dasar, tata kelola BPJS.
ke-14 adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengurusi kartu, sembako murah, program keluarga harapan dan manajemen kebencanaan.
Menteri ke-15 adalah Ida Fauziah selaku Menteri Tenaga Kerja. "Urusan kemitraan, pendidikan industri, meningkatkan kualitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja migran berada di bawah bu Ida Fauziah," papar Presiden.
Menteri ke-16 adalah Agus Gumiwang Kartasasmita selalku Menteri Perindustrian. "Urusan industrialisasi berorientasi ekspor, industrialisasi substitusi barang-barang impor dan teknologi usaha kecil, mikro, menengah berada di bawah beliau," tambah Presiden.
Selanjutnya ada Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan yang mengurus ekspor, impor, masalah perdagangan, neraca perdagangan.
Ke-18 adalah Arifin Tasrief selaku Menteri ESDM. "Beliau ini pernah jadi dirut di BUMN, jadi dubes di Jepang, saya kira urusan berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan mengurangi impor migas dan lain-lain berada di bawah beliau," ungkap Presiden.
Menteri ke-19 adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang menangani infrastruktur.
Menteri ke-20 adalah Budi Karya Sumadi kembali menjadi Menteri Perhubungan. "Kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada airport, pelabuhan dengan industri, dengan pariwisata dan dengan yang berkaitan logistik," tutur Presiden.
Menteri ke-21 adalah Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengurusi cyber crime, kedaulatan data, industri teknologi informasi.
Menteri ke-22 adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengurusi petani, pangan, mengkorporasikan petani dan produktivitas pertanian.
"Ke-23 ada Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Urusan industri hijau, kehutanan sosial, carbon trading, kebakaran hutan berada di bawah Bu Siti," ungkap Presiden.
Menteri ke-24 adalah Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengurusi ikan, industri perikanan, wisata maritim dan lainnya.
Menteri ke-25 adalah Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Presiden tidak berpesan apa pun kepada Halim.
Menteri ke-26 adalah Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengurusi sertifikasi tanah dan redistribusi lahan.
"Kemudian Bapak Suharso Manoarfa, menteri PPN/Kepala Bappenas, beliau adalah dari PPP," lanjut Presiden.
Menteri ke-28 adalah Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diminta mengerjakan debirokratisasi, membangun core government IT system".
Selanjutnya Erick Thohir disebut sebagai Menteri BUMN yang diminta membangun BUMN ekspansi ke pasar global.
Menteri ke-30 adalah Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM yang ditugasi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang harus bisa go global, memperkuat skill dan jaringan pelaku UMKM.
"Ke-31 Bapak Wishunutama Kusbandio, menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, itu wilayah Pak Wisnu," tambah Presiden.
Menteri ke-32 adalah I Gusti Bintang Ayuwati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Bintang diketahui adalah istri dari mantan Menteri UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
"Mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan menghapus pekerja anak, mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi wilayah beliau," ucap Presiden menegaskan.
Menteri ke-33 adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro selaku Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
"Kemudian Bapak Zainuddin Amali, Menpora. Sepakbolanya Pak," kata Presiden yang disambut dengan tawa para menteri lainnya.
Ke-35 adalah Moeldoko yang lagi-lagi menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Menteri ke-36 adalah Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet.
"Jadi yang di istana tetap, Pak Moeldoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap. Ke-37 Pak Bahlil Lahadalia, urusan investasi kepala BKPM," ucap Presiden.
Pejabat ke-38 adalah ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung.
"Tidak ada yang tahu kan? Nanti silakan langsung bertanya ke Pak Burhan, beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supresmasi hukum dan membangun kemarin saya sudah sampaikan 'complain handling management' ini benar-benar harus diurus benar," tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun memesankan 7 hal khusus sebagai prinsip dalam para menteri bekerja.
"Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi telah saya umumkan untuk yang pertama jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Presiden.
Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Ketiga adalah semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif.
"Keempat, jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton," ungkap Presiden.
Pesan kelima, kerja berorientasi pada hasil nyata.
"Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan tugas kita bukan hanya menjamin 'sent' tapi 'delivered'," kata Presiden.
Pesan keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya.
"Terakhir, semua harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh hati-hati bisa saya copot di tengah jalan," ungkap Presiden.
Jadi, mampukah para menteri mengerjakan pesan Presiden Jokowi tersebut sampai akhir masa jabatan?
Tujuan kabinet tersebut adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
Namun, Presiden Jokowi sempat berpesan secara spesifik kepada sejumlah menteri agar fokus kepada beberapa bidang.
"Prof Dr Mohammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Berdiri Prof, ha ha ha. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Pak Mahfud MD," kata Presiden Jokowi di tangga Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin duduk di tangga tersebut dengan alas bantalan kursi sedangkan para menteri dan pejabat setingkat menteri duduk tanpa menggunakan alas. Mereka "ngemper" di tangga menghadap matahari Jakarta yang saat itu mulai menunjukkan sengatan panasnya.
"Kedua Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, saya kira saya ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar-kementerian sehingga ada peluang kerja semakin meningkat," ujar Presiden menambahkan.
Presiden meminta agar Airlangga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi ekspor.
"Ketiga bapak Prof Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional dan revolusi mental," ucap Presiden.
Nama keempat yang diperkenalkan adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.
"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim dunia dalam menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar ada di tangan beliau," tambah Presiden.
Kelima, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak, saya kira tugas beliau tidak perlu saya sampaikan, beliau lebih tahu dibanding saya," ujar Presiden.
Keenam Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk menjamin lalu lintas kebijakan antara presiden dengan kabinet, antara presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik
"Kemudian Bapak Mohammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, mengenai reformasi dan sinergi dengan pemerintah daerah mengenai data kependudukan, KTP-e ada di bawah kewenangan beliau, termasuk kepastian hukum di daerah termasuk berkaitan dengan investasi," tambah Presiden.
Kedelapan, Menteri Luar Negeri Retno Lestari P Marsudi yang tidak diberikan pesan apa-apa.
"Kesembilan, Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri Agama," kata Presiden.
"Assalamualaikum," sambut Fachrul bersuara kencang sambil mengangkat tangan memberikan hormat.
"Waalaikumsalam Pak. Ini urusan berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira dan terutama haji berada di bawah beliau," ungkap Presiden.
Kesepuluh ada Yasonna Hamonangan Laoly di pos lamanya sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Saya harapkan mengawal omnibus law untuk UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM," kata Presiden.
Kesebelas juga wajah lama yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutan terhadap PDB, urusan current account deficit saya kira berada di wilayah beliau," tambah Presiden.
"Kemudian ke-12 saya manggilnya mas saja, mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang siginifikan dalam pengembangan SDM, menyiapkan SDM-SDM siap kerja siap berusaha, me-link dan match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah mas Nadiem Makarim," tutur Presiden menjelaskan.
Ke-13 adalah Menteri Kesehatan Jenderal Terawan Agus Putranto yang diminta mengurusi stunting atau kekerdilan, industri kesehatan pelayanan kesehatan dasar, tata kelola BPJS.
ke-14 adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengurusi kartu, sembako murah, program keluarga harapan dan manajemen kebencanaan.
Menteri ke-15 adalah Ida Fauziah selaku Menteri Tenaga Kerja. "Urusan kemitraan, pendidikan industri, meningkatkan kualitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja migran berada di bawah bu Ida Fauziah," papar Presiden.
Menteri ke-16 adalah Agus Gumiwang Kartasasmita selalku Menteri Perindustrian. "Urusan industrialisasi berorientasi ekspor, industrialisasi substitusi barang-barang impor dan teknologi usaha kecil, mikro, menengah berada di bawah beliau," tambah Presiden.
Selanjutnya ada Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan yang mengurus ekspor, impor, masalah perdagangan, neraca perdagangan.
Ke-18 adalah Arifin Tasrief selaku Menteri ESDM. "Beliau ini pernah jadi dirut di BUMN, jadi dubes di Jepang, saya kira urusan berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan mengurangi impor migas dan lain-lain berada di bawah beliau," ungkap Presiden.
Menteri ke-19 adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang menangani infrastruktur.
Menteri ke-20 adalah Budi Karya Sumadi kembali menjadi Menteri Perhubungan. "Kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada airport, pelabuhan dengan industri, dengan pariwisata dan dengan yang berkaitan logistik," tutur Presiden.
Menteri ke-21 adalah Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengurusi cyber crime, kedaulatan data, industri teknologi informasi.
Menteri ke-22 adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengurusi petani, pangan, mengkorporasikan petani dan produktivitas pertanian.
"Ke-23 ada Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Urusan industri hijau, kehutanan sosial, carbon trading, kebakaran hutan berada di bawah Bu Siti," ungkap Presiden.
Menteri ke-24 adalah Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengurusi ikan, industri perikanan, wisata maritim dan lainnya.
Menteri ke-25 adalah Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Presiden tidak berpesan apa pun kepada Halim.
Menteri ke-26 adalah Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengurusi sertifikasi tanah dan redistribusi lahan.
"Kemudian Bapak Suharso Manoarfa, menteri PPN/Kepala Bappenas, beliau adalah dari PPP," lanjut Presiden.
Menteri ke-28 adalah Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diminta mengerjakan debirokratisasi, membangun core government IT system".
Selanjutnya Erick Thohir disebut sebagai Menteri BUMN yang diminta membangun BUMN ekspansi ke pasar global.
Menteri ke-30 adalah Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM yang ditugasi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang harus bisa go global, memperkuat skill dan jaringan pelaku UMKM.
"Ke-31 Bapak Wishunutama Kusbandio, menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, itu wilayah Pak Wisnu," tambah Presiden.
Menteri ke-32 adalah I Gusti Bintang Ayuwati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Bintang diketahui adalah istri dari mantan Menteri UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
"Mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan menghapus pekerja anak, mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi wilayah beliau," ucap Presiden menegaskan.
Menteri ke-33 adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro selaku Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
"Kemudian Bapak Zainuddin Amali, Menpora. Sepakbolanya Pak," kata Presiden yang disambut dengan tawa para menteri lainnya.
Ke-35 adalah Moeldoko yang lagi-lagi menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Menteri ke-36 adalah Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet.
"Jadi yang di istana tetap, Pak Moeldoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap. Ke-37 Pak Bahlil Lahadalia, urusan investasi kepala BKPM," ucap Presiden.
Pejabat ke-38 adalah ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung.
"Tidak ada yang tahu kan? Nanti silakan langsung bertanya ke Pak Burhan, beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supresmasi hukum dan membangun kemarin saya sudah sampaikan 'complain handling management' ini benar-benar harus diurus benar," tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun memesankan 7 hal khusus sebagai prinsip dalam para menteri bekerja.
"Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi telah saya umumkan untuk yang pertama jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Presiden.
Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Ketiga adalah semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif.
"Keempat, jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton," ungkap Presiden.
Pesan kelima, kerja berorientasi pada hasil nyata.
"Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan tugas kita bukan hanya menjamin 'sent' tapi 'delivered'," kata Presiden.
Pesan keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya.
"Terakhir, semua harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh hati-hati bisa saya copot di tengah jalan," ungkap Presiden.
Jadi, mampukah para menteri mengerjakan pesan Presiden Jokowi tersebut sampai akhir masa jabatan?