Yogyakarta (ANTARA) - Ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Citra Indriani berharap implementasi pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi lebih dipertegas dan dilaksanakan secara konsisten agar efektif menekan laju penularan COVID-19 di masyarakat.
"Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) II dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah, masih saja tinggi. Karenanya implementasi di lapangan akan kebijakan PPKM perlu lebih diperketat lagi," kata Citra Indriani di Yogyakarta, Selasa.
Citra mengatakan pelaksanaan PPKM jilid II diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 di Tanah Air. Namun demikian, angka kasus terkonfirmasi positif masih tetap tinggi yang tercatat lebih dari 10 ribu pasien.
"Akan tetapi PPKM II ini tetap ada andil dalam mencegah transmisi COVID-19 sebab jika tidak diterapkan bisa jadi kasusnya naik di angka 20 ribuan. Saat pembatasan tidak dilakukan justru makin tidak terkontrol," kata dia.
Menurut dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini, pelaksanaan PPKM akan berhasil tak hanya dengan memperketat implementasi di lapangan, tetapi perlu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.
Selain itu, lanjut Citra, perlu monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes dengan menggencarkan promosi kesehatan di masyarakat.
"Karatina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena ini konsekuensinya berat, butuh biaya besar," kata dia.
Pemerintah pusat juga diharapkan bisa melakukan pendampingan dalam penerapan PPKM di daerah-daerah. Kehadiran pemerintah pusat ditujukan untuk memperkuat implementasi di daerah agar dapat berjalan sesuai harapan.
Menurut dia, pembatasan kegiatan masyarakat perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan sampai target vaksinasi di Indonesia selesai.
"Pembatasan masyarakat perlu di-on-off on-off-kan dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Model seperti ini perlu diterapkan sampai vaksin bisa meng-cover seluruh penduduk Indonesia," kata dia.
"Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) II dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah, masih saja tinggi. Karenanya implementasi di lapangan akan kebijakan PPKM perlu lebih diperketat lagi," kata Citra Indriani di Yogyakarta, Selasa.
Citra mengatakan pelaksanaan PPKM jilid II diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 di Tanah Air. Namun demikian, angka kasus terkonfirmasi positif masih tetap tinggi yang tercatat lebih dari 10 ribu pasien.
"Akan tetapi PPKM II ini tetap ada andil dalam mencegah transmisi COVID-19 sebab jika tidak diterapkan bisa jadi kasusnya naik di angka 20 ribuan. Saat pembatasan tidak dilakukan justru makin tidak terkontrol," kata dia.
Menurut dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini, pelaksanaan PPKM akan berhasil tak hanya dengan memperketat implementasi di lapangan, tetapi perlu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.
Selain itu, lanjut Citra, perlu monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes dengan menggencarkan promosi kesehatan di masyarakat.
"Karatina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena ini konsekuensinya berat, butuh biaya besar," kata dia.
Pemerintah pusat juga diharapkan bisa melakukan pendampingan dalam penerapan PPKM di daerah-daerah. Kehadiran pemerintah pusat ditujukan untuk memperkuat implementasi di daerah agar dapat berjalan sesuai harapan.
Menurut dia, pembatasan kegiatan masyarakat perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan sampai target vaksinasi di Indonesia selesai.
"Pembatasan masyarakat perlu di-on-off on-off-kan dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Model seperti ini perlu diterapkan sampai vaksin bisa meng-cover seluruh penduduk Indonesia," kata dia.