Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo bakal berlanjut meski hingga kini masih menunggu kajian teknis terintegrasi di tingkat pusat.
"Masih menunggu proses kajian terintegrasi Tanjung Adikarto dengan Bandara YIA, dan sekitarnya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Bayu Mukti Sasongka di Yogyakarta, Rabu.
Kajian teknis terintegrasi kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, lanjutnya, menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan melibatkan ahli.
Ia menuturkan kajian terintegrasi diperlukan sebelum pembangunan dilanjutkan mengingat lokasi pelabuhan bersebelahan dengan Yogyakarta International Airport (YIA). Melalui kajian itu, diharapkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto tidak berdampak buruk terhadap operasional bandara.
Menurut dia, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan pada 2017, penambahan panjang "breakwater" atau pemecah gelombang laut menjadi fokus utama untuk menepis pendangkalan kolam pelabuhan karena sedimentasi.
Kala itu, panjang "breakwater" sisi barat disarankan ditambah 150 meter dan 170 meter lagi di sisi timur.
Kendati dinilai lebih efisien, hasil kajian itu mentah dan urung diterapkan lantaran dikhawatirkan memicu abrasi landas pacu YIA.
"Kalau diperpanjang 'breakwater'-nya apakah tidak berdampak pada 'runway' bandara YIA karena kan arus laut menjadi terhalang oleh 'breakwater'," ujar Bayu.
Opsi lainnya bukan dengan memperpanjang "breakwater, melainkan mengeruk pasir secara berkala untuk menghindari pendangkalan kolam pelabuhan. "Tapi kalau dikeruk terus, setiap pengerukan kan butuh biaya," kata dia.
Karena itu, menurut dia, perlu kajian terintegrasi yang melibatkan para ahli untuk menentukan tahap pembangunan selanjutnya.
Saat ini kajian pembangunan yang bakal menggunakan APBN tersebut masih dalam proses penganggaran termasuk penentuan pihak mana saja yang akan dilibatkan.
"Prosesnya baru sampai di situ," ujar Bayu.
Di sisi lain, ada pula pembiayaan yang bakal menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang syaratnya harus didahului penyatuan aset yang ada di pelabuhan itu.
"Jadi kami masih dalam proses penyatuan aset. Ada aset pusat, aset daerah, ada aset Kabupaten Kulon Progo," kata dia.
Bayu membantah anggapan bahwa pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2005 dan digadang-gadang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di DIY itu mangkrak.
"Masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Kondisinya kan berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain karena di situ ombaknya besar dan arus lautnya cukup tinggi," ucap dia.
Ia meyakini setelah Palabuhan Tanjung Adikarto rampung, produksi ikan tangkap di DIY akan mengalami peningkatan signifikan.
Jika pelabuhan itu beroperasi, produksi ikan tangkap DIY menurut Bayu diperkirakan bisa mencapai 270.000 ton per tahun lantaran kapal-kapal berukuran besar di atas 60 gross ton (GT) bisa berlabuh.
"Masih menunggu proses kajian terintegrasi Tanjung Adikarto dengan Bandara YIA, dan sekitarnya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Bayu Mukti Sasongka di Yogyakarta, Rabu.
Kajian teknis terintegrasi kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, lanjutnya, menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan melibatkan ahli.
Ia menuturkan kajian terintegrasi diperlukan sebelum pembangunan dilanjutkan mengingat lokasi pelabuhan bersebelahan dengan Yogyakarta International Airport (YIA). Melalui kajian itu, diharapkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto tidak berdampak buruk terhadap operasional bandara.
Menurut dia, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan pada 2017, penambahan panjang "breakwater" atau pemecah gelombang laut menjadi fokus utama untuk menepis pendangkalan kolam pelabuhan karena sedimentasi.
Kala itu, panjang "breakwater" sisi barat disarankan ditambah 150 meter dan 170 meter lagi di sisi timur.
Kendati dinilai lebih efisien, hasil kajian itu mentah dan urung diterapkan lantaran dikhawatirkan memicu abrasi landas pacu YIA.
"Kalau diperpanjang 'breakwater'-nya apakah tidak berdampak pada 'runway' bandara YIA karena kan arus laut menjadi terhalang oleh 'breakwater'," ujar Bayu.
Opsi lainnya bukan dengan memperpanjang "breakwater, melainkan mengeruk pasir secara berkala untuk menghindari pendangkalan kolam pelabuhan. "Tapi kalau dikeruk terus, setiap pengerukan kan butuh biaya," kata dia.
Karena itu, menurut dia, perlu kajian terintegrasi yang melibatkan para ahli untuk menentukan tahap pembangunan selanjutnya.
Saat ini kajian pembangunan yang bakal menggunakan APBN tersebut masih dalam proses penganggaran termasuk penentuan pihak mana saja yang akan dilibatkan.
"Prosesnya baru sampai di situ," ujar Bayu.
Di sisi lain, ada pula pembiayaan yang bakal menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang syaratnya harus didahului penyatuan aset yang ada di pelabuhan itu.
"Jadi kami masih dalam proses penyatuan aset. Ada aset pusat, aset daerah, ada aset Kabupaten Kulon Progo," kata dia.
Bayu membantah anggapan bahwa pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2005 dan digadang-gadang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di DIY itu mangkrak.
"Masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Kondisinya kan berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain karena di situ ombaknya besar dan arus lautnya cukup tinggi," ucap dia.
Ia meyakini setelah Palabuhan Tanjung Adikarto rampung, produksi ikan tangkap di DIY akan mengalami peningkatan signifikan.
Jika pelabuhan itu beroperasi, produksi ikan tangkap DIY menurut Bayu diperkirakan bisa mencapai 270.000 ton per tahun lantaran kapal-kapal berukuran besar di atas 60 gross ton (GT) bisa berlabuh.