Yogyakarta (ANTARA) - Perkumpulan anak muda peduli pemilu dan demokrasi yang tergabung dalam Komunitas Cermat Demokrasi Yogyakarta mengajak pihak perangkat desa dan petugas pemilu untuk turut aktif mengawal hak pilih warga terutama bagi kelompok rentan pada Pemilu 2024.
Ketua Komunitas Cermat Demokrasi Andhika Irfan dalam keterangan di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, ajakan tersebut diwujudkan dalam sosialisasi tentang pemenuhan hak sipil dan politik bagi perwakilan perangkat Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Panwaslu Desa, Kecamatan, PPK, dan PPS setempat berlangsung 6 Juni 2023.
"Pemenuhan hak sipil dan politik yang adil adalah indikator suatu negara yang demokratis. Masyarakat termasuk kelompok rentan memiliki hak untuk hidup layak dan merasakan perlakuan adil dari pemerintah dan institusi sosial tanpa kecuali," katanya.
Menurut dia, kelompok rentan seperti pemulung yang ada di wilayah Caturtunggal juga berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mengemukakan pendapat, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Program Advokasi warga pemulung dari Komunitas Cermat Demokrasi Rais Assad Faiz mengatakan, sosialisasi pemenuhan hak sipil dan politik juga dilakukan bagi warga Glendongan, Tambakbayan, Caturtunggal, Sleman yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung pada 1 Juni 2023.
"Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses advokasi kepada warga yang berprofesi sebagai pemulung untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politiknya sebagai warga negara," katanya.
Menurut dia, advokasi berupa bantuan bagi puluhan pemulung untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, setelah dilakukan pendataan terkait permasalahan sosial, kesehatan, dan identitas kewarganegaraan.
"Setelah kami lakukan pendataan, ditemukan terdapat warga yang berprofesi sebagai pemulung belum memiliki kartu identitas KTP. Data ini akan kita bawa dalam Public Hearing dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan KPU untuk dibahas bersama," katanya.
Dia mengatakan, selama bulan Juni, pihaknya merencanakan mengadakan kegiatan Festival Pinggiran Yogyakarta dan Public Hearing mengundang pemkab dan KPU.
Komunitas Cermat Demokrasi juga akan terus mengadakan sosialisasi serupa guna mengajak peserta sosialisasi untuk lebih peduli dan aktif menyuarakan hak sipil dan politiknya sebagai warga negara.
Ketua Komunitas Cermat Demokrasi Andhika Irfan dalam keterangan di Yogyakarta, Kamis, mengatakan, ajakan tersebut diwujudkan dalam sosialisasi tentang pemenuhan hak sipil dan politik bagi perwakilan perangkat Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Panwaslu Desa, Kecamatan, PPK, dan PPS setempat berlangsung 6 Juni 2023.
"Pemenuhan hak sipil dan politik yang adil adalah indikator suatu negara yang demokratis. Masyarakat termasuk kelompok rentan memiliki hak untuk hidup layak dan merasakan perlakuan adil dari pemerintah dan institusi sosial tanpa kecuali," katanya.
Menurut dia, kelompok rentan seperti pemulung yang ada di wilayah Caturtunggal juga berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mengemukakan pendapat, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Program Advokasi warga pemulung dari Komunitas Cermat Demokrasi Rais Assad Faiz mengatakan, sosialisasi pemenuhan hak sipil dan politik juga dilakukan bagi warga Glendongan, Tambakbayan, Caturtunggal, Sleman yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung pada 1 Juni 2023.
"Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses advokasi kepada warga yang berprofesi sebagai pemulung untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politiknya sebagai warga negara," katanya.
Menurut dia, advokasi berupa bantuan bagi puluhan pemulung untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, setelah dilakukan pendataan terkait permasalahan sosial, kesehatan, dan identitas kewarganegaraan.
"Setelah kami lakukan pendataan, ditemukan terdapat warga yang berprofesi sebagai pemulung belum memiliki kartu identitas KTP. Data ini akan kita bawa dalam Public Hearing dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan KPU untuk dibahas bersama," katanya.
Dia mengatakan, selama bulan Juni, pihaknya merencanakan mengadakan kegiatan Festival Pinggiran Yogyakarta dan Public Hearing mengundang pemkab dan KPU.
Komunitas Cermat Demokrasi juga akan terus mengadakan sosialisasi serupa guna mengajak peserta sosialisasi untuk lebih peduli dan aktif menyuarakan hak sipil dan politiknya sebagai warga negara.