Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan protes ke Mashariq, melalui Pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan pada musim haji 2023.
"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Mashariq merupakan kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co adalah perusahaan yang menyediakan layanan haji lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.
"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jamaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi, atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," katanya menegaskan.
Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.
"Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR minta Kemenag protes soal pelayanan haji
"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Mashariq merupakan kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co adalah perusahaan yang menyediakan layanan haji lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.
"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jamaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi, atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," katanya menegaskan.
Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.
"Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR minta Kemenag protes soal pelayanan haji