Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menggelar pelatihan bagi 1,9 juta orang yang terdiri dari 1,8 juta petani penyuluh bersama 48.347 Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI, dalam rangka mengantisipasi darurat pangan nasional.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan, sejak tahun lalu dampak COVID-19, ketegangan geopolitik, khususnya perang Rusia-Ukraina, dan perubahan iklim sangat terasa, khususnya dalam hal pangan. Situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
“Dari berbagai masalah ini berdampak produksi pangan global terganggu. Di Indonesia, sejak Februari 2023 hingga Maret 2024 kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Solusi mengatasi krisis pangan kita harus Swasembada," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Dengan latar belakang ini maka BPPSDMP akan menyelenggarakan Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema 'Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional'.
Pelatihan diikuti oleh 1.902.354 orang dari target sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari petani sebanyak 1.823.948 orang, penyuluh PNS 12.008 orang, penyuluh PPPK 7.690 orang, penyuluh tenaga harian lepas (THL) Pusat sejumlah 474 orang, penyuluh THL Daerah sejumlah 3.184 orang, Babinsa TNI sebanyak 48.347 orang dan insan pertanian lainnya sejumlah 6.703 orang.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.
PSPP ini dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 - 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare.
Konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.
"Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling," jelas Dedi.
Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementan latih 1,8 juta petani penyuluh antisipasi darurat pangan
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan, sejak tahun lalu dampak COVID-19, ketegangan geopolitik, khususnya perang Rusia-Ukraina, dan perubahan iklim sangat terasa, khususnya dalam hal pangan. Situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
“Dari berbagai masalah ini berdampak produksi pangan global terganggu. Di Indonesia, sejak Februari 2023 hingga Maret 2024 kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Solusi mengatasi krisis pangan kita harus Swasembada," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Dengan latar belakang ini maka BPPSDMP akan menyelenggarakan Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema 'Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional'.
Pelatihan diikuti oleh 1.902.354 orang dari target sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari petani sebanyak 1.823.948 orang, penyuluh PNS 12.008 orang, penyuluh PPPK 7.690 orang, penyuluh tenaga harian lepas (THL) Pusat sejumlah 474 orang, penyuluh THL Daerah sejumlah 3.184 orang, Babinsa TNI sebanyak 48.347 orang dan insan pertanian lainnya sejumlah 6.703 orang.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.
PSPP ini dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 - 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare.
Konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.
"Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling," jelas Dedi.
Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementan latih 1,8 juta petani penyuluh antisipasi darurat pangan