Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi.
"Pemerintah Kabupaten Sleman terbuka terhadap masukan dan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Sleman, Selasa.
Sebelumnya Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (8/7).
Pada capaian penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) KPK 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman meraih skor 93,58. Perolehan ini merupakan peringkat kedua di DIY dan merupakan peringkat ke 34 di tingkat nasional.
Menurut dia, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi salah satu wujud komitmen Pemkab Sleman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Pemerintah Kabupaten Sleman siap memperkuat upaya pencegahan tindakan korupsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi," katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk bersinergi dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dengan capaian MCP ini juga menjadi salah satu pedoman kami untuk terus membuat langkah strategis dalam mencegah tindakan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman," ujarnya.
Pada Rapat Koordinasi Nasional tersebut, Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan bahwa KPK juga terbuka untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Salah satu instrumen yang digunakan KPK untuk mengawal tata kelola pemerintah daerah dalam upaya ini adalah MCP.
"KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah melakukan kolaborasi nyata sebagai implementasi MCP di daerah. Penguatan APIP menjadi salah satu area penyelenggaraan pemerintahan yang dikawal di dalam MCP ini," katanya.
"Pemerintah Kabupaten Sleman terbuka terhadap masukan dan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Sleman, Selasa.
Sebelumnya Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (8/7).
Pada capaian penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) KPK 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman meraih skor 93,58. Perolehan ini merupakan peringkat kedua di DIY dan merupakan peringkat ke 34 di tingkat nasional.
Menurut dia, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi salah satu wujud komitmen Pemkab Sleman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Pemerintah Kabupaten Sleman siap memperkuat upaya pencegahan tindakan korupsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi," katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk bersinergi dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dengan capaian MCP ini juga menjadi salah satu pedoman kami untuk terus membuat langkah strategis dalam mencegah tindakan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman," ujarnya.
Pada Rapat Koordinasi Nasional tersebut, Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan bahwa KPK juga terbuka untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Salah satu instrumen yang digunakan KPK untuk mengawal tata kelola pemerintah daerah dalam upaya ini adalah MCP.
"KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah melakukan kolaborasi nyata sebagai implementasi MCP di daerah. Penguatan APIP menjadi salah satu area penyelenggaraan pemerintahan yang dikawal di dalam MCP ini," katanya.