Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk transisi energi Indonesia sebesar Rp500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,55 triliun (kurs Rp15.117 per dolar AS) akan digunakan untuk berbagai program, salah satunya memensiunkan dini PLTU.
"Ya kan salah satunya kemarin untuk percepatan transisi ataupun early retirement dari power plant (PLTU). Tetapi tentu itu masih ada mekanisme yang harus didalami," kata Airlangga usai menghadiri Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa.
Ditanya tentang besaran bunga dari pinjaman ADB itu, Airlangga menyampaikan jumlahnya perlu untuk dicek lagi. Namun ia menilai bunga utang dari ADB umumnya lebih rendah.
"Itu perlu dicek, biasanya (bunga) lebih rendah," ujarnya.
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Meskipun demikian, program tersebut terganjal adanya kebutuhan biaya yang cukup besar.
Berdasarkan kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR), biaya yang dibutuhkan untuk pensiun PLTU diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga 2030, dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, terdapat 13 PLTU batu bara yang telah masuk dalam daftar untuk pensiun dini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga: Pinjaman ADB Rp7,55 triliun, salah satunya untuk tutup PLTU
"Ya kan salah satunya kemarin untuk percepatan transisi ataupun early retirement dari power plant (PLTU). Tetapi tentu itu masih ada mekanisme yang harus didalami," kata Airlangga usai menghadiri Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa.
Ditanya tentang besaran bunga dari pinjaman ADB itu, Airlangga menyampaikan jumlahnya perlu untuk dicek lagi. Namun ia menilai bunga utang dari ADB umumnya lebih rendah.
"Itu perlu dicek, biasanya (bunga) lebih rendah," ujarnya.
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Meskipun demikian, program tersebut terganjal adanya kebutuhan biaya yang cukup besar.
Berdasarkan kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR), biaya yang dibutuhkan untuk pensiun PLTU diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga 2030, dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, terdapat 13 PLTU batu bara yang telah masuk dalam daftar untuk pensiun dini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga: Pinjaman ADB Rp7,55 triliun, salah satunya untuk tutup PLTU