Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.
Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar.
Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (YS/PHAL)
Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.
Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar.
Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (YS/PHAL)