Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan Program 100 Hari Kerjanya dalam Kabinet Merah Putih di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/1024).
Sedikitnya, terdapat sembilan program kerja yang akan difokuskan guna menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia.
Sembilan program kerja yang dipaparkan Menteri Nusron mendapat sambutan baik serta dukungan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi II DPR RI.
"Komitmen kami Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika _bottleneck_ pada level regulasi undang-undang, maka kami akan bekerja sebaik mungkin untuk menghadirkan _fast track legislation_," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
"Kalau Pak Menteri menargetkan diri 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang sudah puluhan tahun sejak republik ini lahir belum selesai, maka kami rasa kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya," tambah Ketua Komisi II DPR RI.
Ia menyadari bahwa permasalahan pertanahan tidak bisa diselesaikan Kementerian ATR/BPN sendiri tapi perlu menggandeng Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menegakkan hukum di bidang pertanahan.
"Saya rasa penyelesaian ini isu kedaulatan nasional, seberapa mampu negara menegakkan hukum pertanahannya terhadap siapa pun di republik ini, tidak pandang bulu," tegas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Apresiasi dan dukungan juga disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Khususnya, terkait dengan program penertiban Hak Guna Usaha (HGU).
"Saya sangat mengapresiasi soal program kerja 100 hari sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, ini cukup menggambarkan bagaimana yang menjadi visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan di ATR/BPN ini berhasil," ucapnya.
Ia berharap program tersebut dapat semakin menumbuhkan ekonomi Indonesia. "Kami titip betul sehingga lahan-lahan HGU ini bisa produktivitasnya makin meningkat, maka pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan ini," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Dalam kesempatan ini Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yaitu Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra, serta sejumlah anggota lainnya. (LS/PHAL)
Sedikitnya, terdapat sembilan program kerja yang akan difokuskan guna menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia.
Sembilan program kerja yang dipaparkan Menteri Nusron mendapat sambutan baik serta dukungan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi II DPR RI.
"Komitmen kami Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika _bottleneck_ pada level regulasi undang-undang, maka kami akan bekerja sebaik mungkin untuk menghadirkan _fast track legislation_," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
"Kalau Pak Menteri menargetkan diri 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang sudah puluhan tahun sejak republik ini lahir belum selesai, maka kami rasa kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya," tambah Ketua Komisi II DPR RI.
Ia menyadari bahwa permasalahan pertanahan tidak bisa diselesaikan Kementerian ATR/BPN sendiri tapi perlu menggandeng Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menegakkan hukum di bidang pertanahan.
"Saya rasa penyelesaian ini isu kedaulatan nasional, seberapa mampu negara menegakkan hukum pertanahannya terhadap siapa pun di republik ini, tidak pandang bulu," tegas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Apresiasi dan dukungan juga disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Khususnya, terkait dengan program penertiban Hak Guna Usaha (HGU).
"Saya sangat mengapresiasi soal program kerja 100 hari sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, ini cukup menggambarkan bagaimana yang menjadi visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan di ATR/BPN ini berhasil," ucapnya.
Ia berharap program tersebut dapat semakin menumbuhkan ekonomi Indonesia. "Kami titip betul sehingga lahan-lahan HGU ini bisa produktivitasnya makin meningkat, maka pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan ini," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Dalam kesempatan ini Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yaitu Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra, serta sejumlah anggota lainnya. (LS/PHAL)