Politik

JPU: Nadiem buka jalan eks anggota DPR titip nama pengadaan Chromebook

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady mengungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim diduga membuka jalan agar mantan ...

Pakar nilai KUHP--KUHAP baru jadi tonggak kedaulatan hukum Indonesia

Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga ...

Kompolnas beri rekomendasi ke Presiden terkait profesionalitas Polri

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan rekomendasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan profesionalitas Polri sebagai bagian dari kinerja tahun 2025. Sekretaris ...

Pimpinan MPR: Antisipasi krisis energi imbas serangan AS ke Venezuela

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mengantisipasi potensi gejolak harga minyak dan krisis energi akibat serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Menurut Eddy, ...

Tujuh isu yang sering muncul sejak KUHP dan KUHAP berlaku

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Lebih lanjut Supratman ...

Sidang perdana kasus Nadiem Makarim

Sidang perdana kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022 yang menyeret Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa, diwarnai kiriman ...

Anggota DPR sebut tindakan AS ke Venezuela cederai hukum internasional

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menilaitindakan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela merupakantindakan sepihak dan mencederai prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam ...

Kemenkum: Pembatalan merek Persaudaraan Islam Tionghoa sesuai aturan

Kementerian Hukum menegaskan pembatalan dan pencoretan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan ...

KPK meminta wacana mekanisme pilkada dipilih DPRD berprinsip pencegahan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih DPRD harus sesuai prinsip pencegahan korupsi dalam desain sistem politik. "KPK ...

KPK menekankan aturan jelas soal wacana pilkada dipilih DPRD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi yang jelas. "Mekanisme pemilihan apa pun harus ...