#BALEG DPR RI

Kumpulan berita baleg dpr ri, ditemukan 80 berita.

Legislator: Indonesia harus memiliki UU Konsultan Pajak

Anggota DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan Indonesia harus memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak untuk mereformasi sistem perpajakan sehingga menjembatani ...

DPR setujui RUU MD3 menjadi UU

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun ...

Menpan-RB menyediakan kuota ASN lulusan Cum Laude

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyediakan kuota khusus aparatur sipil negara bagi peraih cum laude atau lulusan terbaik dari ...

DPR diminta pastikan UU Penyiaran lebih demokratis

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia meminta Badan Legislasi DPR RI membahas kembali draf revisi Undang-Undang ...

ATVSI: Indonesia perlu rencana strategis penyiaran nasional

Indonesia perlu membuat rencana strategis penyiaran nasional untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran, kata Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) ...

Bupati : Sleman miliki 21 BUMDes berbagai usaha

Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo, mengungkapkan di wilayah setempat saat ini telah ada sebanyak 21 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan berbagai jenis usaha ...

Menkumham usulkan DPD dilibatkan bahas UU MD3

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly akan mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah RI dilibatkan dalam pembahasan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, ...

AMY yakin RUU Advokat dapat disahkan

Sejumlah organisasi advokat yang tergabung dalam Advokat Muda Yogyakarta meyakini Rancangan Undang-Undang tentang Advokat mampu disahkan sebelum masa jabatan DPR RI ...

Baleg DPR peroleh referensi RUU Keinsinyuran Jerman

Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI dipimpin Sunardi Ayub Mohammad memperoleh referensi untuk menyusunan RUU Keinsinyuran di Indonesia dalam ...

Pemerintah tak gegabah tanggapi revisi UU KPK

Pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun menunggu sesuai dengan mekanisme selesai ...