#DISKRIMINASI

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan warga negara asing (WNA) dilarang menjadi penyelenggara acara di Indonesia karena aktivitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ...

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman menilai kebijakan kenaikan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi menjadi Rp75 juta perlu dievaluasi secara ...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat implementasi budaya sekolah aman, nyaman, dan inklusif, melalui keikutsertaan dalam kegiatan Gerak Bersama Anak Indonesia yang ...

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga, memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan ...

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya memfasilitasi terwujudnya dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar dalam kerangka Konsensus ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melakukan pemantauan secara daring pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari pertama yang diikuti seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 ...

Yayasan Vasatii Socaning Lokika bergerak cepat menyusun ulang strategi hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat administratif kepahlawanan. Pemohon akan mendaftarkan kembali ...

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan politik. Presiden ...

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha di ...