#KOMISI II DPR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmelaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” bersama Komisi II DPR RI ...

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RIPuadimengatakan regulasi pemilu harus disempurnakan sehingga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. "Bagaimana ...

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadimengatakan lembaganya sedang mengkaji penguatan kewenangan kelembagaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 sebagai bagian ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi dan substansi penyusunan ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik ...

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera memberlakukan kebijakan "first infirst out" dalam pengurusan dokumentasi akta pertanahan, untuk ...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan pihaknya akan mengkaji urgensi usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, setelah usulan tersebut disampaikan secara resmi. ...

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) diarahkan untuk memperluas fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas ...