Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan bahwa hanya perlu tiga aturan turunan untuk mengatur 25 poin atau item yang diperintahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. ...
Komite Percepatan Reformasi Polri membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik tajam terhadap Kepolisian RI, mulai dari aspirasi kaum minoritas hingga kasus kekerasan, sebagai bahan penting dalam ...
Dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson mengatakan dasar penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dapat memperkuat asas ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI) muncul pada momentum yang tepat, seiring pengesahan Kitab Undang-undang ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. ...
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah disetujui oleh DPR RI akan berlaku mulai 2 Januari 2025, bersamaan dengan ...
Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan lima lokasi penggeledahan yang dilakukan pada 11 November 2025 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selain terhadap Kantor Bupati Ponorogo. ...
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk mengenai anggaran Pemerintah Provinsi Riau, saat menggeledah Kantor Gubernur Riau pada Senin, 10 November 2025. ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong adanya pengaturan terkait pernyataan korban tentang dampak kejahatan atau victim impact statement dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...