#TRANSPARAN

Kumpulan berita transparan, ditemukan 2607 berita.

Jaksa Agung minta kasus Febrie tak ganggu penanganan perkara di Jampidsus

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar kasus dugaan korupsi dan pencucian yang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak mengganggu ...

Legislator: Operator harus taat putusan MK sisa kuota tak boleh hangus

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan operator telekomunikasi harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh ...

Pemkab Gunungkidul permudah pembayaran pajak melalui aplikasi Senapati

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidulmemperkenalkan inovasi digital Senapati atau Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasiguna mempercepat transformasi digital serta ...

Menkomdigi minta registrasi SIM biometrik diterapkan secara inklusif

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta operator seluler memastikan registrasi kartu SIM berbasis biometrik dapat dilakukan dengan mudah dan inklusif agar upaya penguatan ...

MPR RI evaluasi standar pelayanan untuk tingkatkan layanan publik

MPR RI mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan ...

Komisi III DPR minta Jampidsus baru tuntaskan kasus Febrie Adriansyah

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memintaJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru yakni Kuntadi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus ...

Peneliti-pakar mendorong kasus eks Jampidsus diungkap menyeluruh

Peneliti kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan Gian Kasogi mendorong pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda ...

Pakar UMY mengingatkan risiko kemiskinan baru dari digitalisasi bansos

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Ulung Pribadi mengingatkan rencana perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berisiko memunculkan bentuk kemiskinan baru ...

Pakar UMY minta pemerintah evaluasi tarif naturalisasi Rp75 Juta

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman menilai kebijakan kenaikan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi menjadi Rp75 juta perlu dievaluasi secara ...

Bawaslu: Teknologi memperkuat demokrasi jika digunakan secara etis

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menegaskan perkembangan teknologi akan memperkuat demokrasi apabila digunakan secara etis, diawasi secara transparanserta didukung partisipasi ...