Jakarta (Antara Jogja) - Kajian mengenai redenominasi rupiah sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu, kata Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Iskandar Simorangkir.
"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga," kata Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis.
Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan.
Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
"Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah adanya ilusi uang di masyarakat. Dengan penghilangan tiga nol, secara psikologis masyarakat bisa saja berpikir segala sesuatu menjadi murah. Sebaliknya, bagi warga negara asing, harga-harga di Indonesia saat ini terlihat mahal," tuturnya.
Kemungkinan risiko lain yang akan muncul, kata Iskandar, adalah praktik pembulatan ke atas yang dilakukan pedagang dan penjual. Misalnya, harga Rp75.400 dibulatkan menjadi Rp76.000.
"Mitigasi risiko sudah disiapkan dengan kewajiban bagi penjual untuk memasang dua harga, harga lama dan baru. Dengan sosialisasi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kecurangan yang dilakukan pedagang. Harus ada sanksi tegas kepada pedagang yang curang," katanya.
Iskandar Simorangkir menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Redenominasi dan Upaya Penguatan Rupiah yang diadakan "Kwik Kian Gie School of Business" di auditorium kampus tersebut.
Selain Iskandar, pembicara lainnya adalah Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Sekretaris Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dan pakar ekonomi Kwik Kian Gie School of Business, Hasan Zein Mahmud.
Agus Salim
(D018)
"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga," kata Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis.
Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan.
Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
"Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah adanya ilusi uang di masyarakat. Dengan penghilangan tiga nol, secara psikologis masyarakat bisa saja berpikir segala sesuatu menjadi murah. Sebaliknya, bagi warga negara asing, harga-harga di Indonesia saat ini terlihat mahal," tuturnya.
Kemungkinan risiko lain yang akan muncul, kata Iskandar, adalah praktik pembulatan ke atas yang dilakukan pedagang dan penjual. Misalnya, harga Rp75.400 dibulatkan menjadi Rp76.000.
"Mitigasi risiko sudah disiapkan dengan kewajiban bagi penjual untuk memasang dua harga, harga lama dan baru. Dengan sosialisasi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kecurangan yang dilakukan pedagang. Harus ada sanksi tegas kepada pedagang yang curang," katanya.
Iskandar Simorangkir menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Redenominasi dan Upaya Penguatan Rupiah yang diadakan "Kwik Kian Gie School of Business" di auditorium kampus tersebut.
Selain Iskandar, pembicara lainnya adalah Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Sekretaris Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dan pakar ekonomi Kwik Kian Gie School of Business, Hasan Zein Mahmud.
Agus Salim
(D018)