Jogja (Antara Jogja) - Presiden Joko Widodo perlu segera melanjutkan penegasan batas wilayah darat maupun teritorial Indonesia yang bersinggungan dengan wilayah negara lain untuk memantapkan kedaulatan, kata pakar.
"Masih banyak titik-titik (batas teritorial) yang belum dipertegas untuk mendukung kedaulatan Indonesia," kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, presiden perlu segera mengagendakan pertemuan bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, untuk memperjelas batas wilayah. Apalagi, pemerintahan baru akan memberi porsi besar terhadap kekuatan maritim Indonesia, yang notabene tidak jarang akan bersinggungan dengan batas wilayah laut.
"Gagasan besar pemerintah, jangan sampai terganjal di kemudian hari jika kepastian hukum belum jelas," kata dia.
Selanjutnya, ketika seluruh batas wilayah Indonesia telah memiliki kepastian hukum yang jelas, pemerintah dapat memfokuskan pembangunan di perbatasan. Pembangunan yang berbasis perbatasan akan mampu menopang penguatan kedaulatan negara.
"Setelah semua (kesepakatan batas wilayah) jelas, baru pemerintah bisa memantapkan pembangunan di perbatasan," kata dia.
Kewenangan memberikan sanksi bagi penerbangan atau pelayaran negara lain, menurut dia, juga akan lebih tegas dilakukan jika kepastian hukum batas wilayah Indonesia jelas.
"Keberanian memberikan sanksi bagi penerbangan negara lain yang melanggar batas wilayah, juga harus didukung dengan indikator hukum yang jelas," kata Jawahir.
(T.KR-LQH)
"Masih banyak titik-titik (batas teritorial) yang belum dipertegas untuk mendukung kedaulatan Indonesia," kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, presiden perlu segera mengagendakan pertemuan bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, untuk memperjelas batas wilayah. Apalagi, pemerintahan baru akan memberi porsi besar terhadap kekuatan maritim Indonesia, yang notabene tidak jarang akan bersinggungan dengan batas wilayah laut.
"Gagasan besar pemerintah, jangan sampai terganjal di kemudian hari jika kepastian hukum belum jelas," kata dia.
Selanjutnya, ketika seluruh batas wilayah Indonesia telah memiliki kepastian hukum yang jelas, pemerintah dapat memfokuskan pembangunan di perbatasan. Pembangunan yang berbasis perbatasan akan mampu menopang penguatan kedaulatan negara.
"Setelah semua (kesepakatan batas wilayah) jelas, baru pemerintah bisa memantapkan pembangunan di perbatasan," kata dia.
Kewenangan memberikan sanksi bagi penerbangan atau pelayaran negara lain, menurut dia, juga akan lebih tegas dilakukan jika kepastian hukum batas wilayah Indonesia jelas.
"Keberanian memberikan sanksi bagi penerbangan negara lain yang melanggar batas wilayah, juga harus didukung dengan indikator hukum yang jelas," kata Jawahir.
(T.KR-LQH)