Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat memastikan waktu distribusi kartu keluarga sejahtera dan berbagai kartu lain dari program kerja Presiden Joko Widodo.
"Dari rapat kerja dengan Kementerian Sosial pekan lalu, distribusi dilakukan pada 2015. Namun, kapan tepatnya kami belum tahu," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Maryatun di Yogyakarta, Senin.
Meskipun belum memperoleh kepastian waktu distribusi, namun Tri mengatakan, jumlah penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) sama seperti jumlah penerima kartu perlindungan sosial (KPS) pada tahun ini yaitu 15.979 rumah tangga sasaran penerima manfaat.
Jumlah penerima tersebut didasarkan pada hasil pendataan program perlindungan sosial yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2011.
"Sebenarnya, jumlah penerima KPS sama seperti jumlah penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) yaitu 16.031 rumah tangga. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan ada 52 data kosong," katanya.
Selain menerima KKS, keluarga tersebut juga akan memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan apabila ada anggota keluarga yang masih bersekolah akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan November, keluarga pemegang KPS di Kota Yogyakarta memperoleh bantuan melalui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebesar Rp400.000 per keluarga untuk November dan Desember.
"Rencananya, program tersebut akan diberikan untuk enam bulan. Pengambilan bantuan dapat dilakukan di kantor pos," katanya.
Apabila ada penerima yang kehilangan KPS, warga tersebut dapat meminta surat keterangan kehilangan dari kelurahan. Kantor pos dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) akan melakukan verifikasi sebelum memberikan bantuan. Sampai saat ini, sudah ada laporan 382 KPS yang hilang atau rusak.
Sejak Senin (1/12), pengambilan bantuan PSKS dapat dilakukan di kantor pos di tiap kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Gondomanan dan Pakualaman tetap dilayani di Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Realisasi pencairan bantuan PSKS di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 84,7 persen. "Harapannya, sebagian dana yang diperoleh dapat disimpan, tidak semuanya diambil," kata Tri.
(E013)
"Dari rapat kerja dengan Kementerian Sosial pekan lalu, distribusi dilakukan pada 2015. Namun, kapan tepatnya kami belum tahu," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Maryatun di Yogyakarta, Senin.
Meskipun belum memperoleh kepastian waktu distribusi, namun Tri mengatakan, jumlah penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) sama seperti jumlah penerima kartu perlindungan sosial (KPS) pada tahun ini yaitu 15.979 rumah tangga sasaran penerima manfaat.
Jumlah penerima tersebut didasarkan pada hasil pendataan program perlindungan sosial yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2011.
"Sebenarnya, jumlah penerima KPS sama seperti jumlah penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) yaitu 16.031 rumah tangga. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan ada 52 data kosong," katanya.
Selain menerima KKS, keluarga tersebut juga akan memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan apabila ada anggota keluarga yang masih bersekolah akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan November, keluarga pemegang KPS di Kota Yogyakarta memperoleh bantuan melalui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebesar Rp400.000 per keluarga untuk November dan Desember.
"Rencananya, program tersebut akan diberikan untuk enam bulan. Pengambilan bantuan dapat dilakukan di kantor pos," katanya.
Apabila ada penerima yang kehilangan KPS, warga tersebut dapat meminta surat keterangan kehilangan dari kelurahan. Kantor pos dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) akan melakukan verifikasi sebelum memberikan bantuan. Sampai saat ini, sudah ada laporan 382 KPS yang hilang atau rusak.
Sejak Senin (1/12), pengambilan bantuan PSKS dapat dilakukan di kantor pos di tiap kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Gondomanan dan Pakualaman tetap dilayani di Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Realisasi pencairan bantuan PSKS di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 84,7 persen. "Harapannya, sebagian dana yang diperoleh dapat disimpan, tidak semuanya diambil," kata Tri.
(E013)