Sleman (Antara Jogja) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.
Dalam rakernas yang diikuti sekitar 3.200 peserta perwakilan dari BNPB dan BPBD seluruh Indonesia tersebut, Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap para pejuang kemanusiaan dalam penanganan bencana baik BNPB maupun BPBD di seluruh Indonesia.
"Secara kodrati manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan. Konteks itu telah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Ini artinya `founding fathers` sadar untuk membentuk pemerintah dengan visi rakyat harus merasa aman dan terlindungi," kata Wiranto.
Menurut dia, visi pemerintah tadi harus dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Belum lagi mengenai ancaman, mengingat paradigma ancaman di Indonesia dan dunia sudah berubah.
"Saat ini ancaman bersifat multidimensional. Ancaman merambah pada spektrum kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ancaman ada dua, yaitu ancaman oleh alam dan ulah manusia," katanya lagi.
Ia mengatakan, sekarang ada korelasi bencana alam karena ulah manusia dan ini lebih kompleks, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan.
"Karena itu, perlu usaha dalam penanggulangannya. Perlu ada terobosan baru yang dinamis dan cerdas terhadap dinamika ancaman alam dan ulah manusia," katanya pula.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa rakernas ini sebagai momentum untuk bekerja lebih baik lagi memberi pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana.
"Dibutuhkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana, seperti dicontohkan pada konteks pascabencana gempa bumi Pidie Jaya beberapa waktu lalu," katanya lagi.
Dia mengatakan, siklus penanggulangan bencana harus beradaptasi dengan konteks bencana yang terjadi.
Willem mengisahkan bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan kritikan terhadap kinerja BNPB saat itu, khususnya penanganan para korban bencana.
"Kemudian, sesuai arahan Presiden untuk penanganan yang cepat, BNPB memutuskan melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah masa tanggap darurat. Sejumlah keluarga yang telah diidentifikasi kemudian langsung dibuatkan surat keputusan dari bupati sehingga proses pencairan anggaran untuk pemulihan dapat secara cepat dilakukan," katanya lagi.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pengalaman bencana harus dapat digunakan sebagai cermin dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tema rakernas kali ini, "Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan".
Pembukaan rakernas yang berlangsung pada 21-24 Februari 2017 dihadiri oleh Menteri PAN RB, Ketua Komisi VIII DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, Rektor UGM, perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, dan mitra penanggulangan bencana.
V001
Dalam rakernas yang diikuti sekitar 3.200 peserta perwakilan dari BNPB dan BPBD seluruh Indonesia tersebut, Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap para pejuang kemanusiaan dalam penanganan bencana baik BNPB maupun BPBD di seluruh Indonesia.
"Secara kodrati manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan. Konteks itu telah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Ini artinya `founding fathers` sadar untuk membentuk pemerintah dengan visi rakyat harus merasa aman dan terlindungi," kata Wiranto.
Menurut dia, visi pemerintah tadi harus dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Belum lagi mengenai ancaman, mengingat paradigma ancaman di Indonesia dan dunia sudah berubah.
"Saat ini ancaman bersifat multidimensional. Ancaman merambah pada spektrum kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ancaman ada dua, yaitu ancaman oleh alam dan ulah manusia," katanya lagi.
Ia mengatakan, sekarang ada korelasi bencana alam karena ulah manusia dan ini lebih kompleks, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan.
"Karena itu, perlu usaha dalam penanggulangannya. Perlu ada terobosan baru yang dinamis dan cerdas terhadap dinamika ancaman alam dan ulah manusia," katanya pula.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa rakernas ini sebagai momentum untuk bekerja lebih baik lagi memberi pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana.
"Dibutuhkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana, seperti dicontohkan pada konteks pascabencana gempa bumi Pidie Jaya beberapa waktu lalu," katanya lagi.
Dia mengatakan, siklus penanggulangan bencana harus beradaptasi dengan konteks bencana yang terjadi.
Willem mengisahkan bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan kritikan terhadap kinerja BNPB saat itu, khususnya penanganan para korban bencana.
"Kemudian, sesuai arahan Presiden untuk penanganan yang cepat, BNPB memutuskan melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah masa tanggap darurat. Sejumlah keluarga yang telah diidentifikasi kemudian langsung dibuatkan surat keputusan dari bupati sehingga proses pencairan anggaran untuk pemulihan dapat secara cepat dilakukan," katanya lagi.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pengalaman bencana harus dapat digunakan sebagai cermin dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tema rakernas kali ini, "Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan".
Pembukaan rakernas yang berlangsung pada 21-24 Februari 2017 dihadiri oleh Menteri PAN RB, Ketua Komisi VIII DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, Rektor UGM, perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, dan mitra penanggulangan bencana.
V001