Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim memperkuat sinergi mempercepat pengembangan pariwisata prioritas melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta.
Rapat koordonasi dengan tema "Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas" itu akan dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI), Menko Maritim, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, serta sejumlah gubernur, bupati/walikota yang di daerahnya terdapat destinasi wisata prioritas.
"Fokus kita adalah bagaimana sektor pariwisata betul-betul menjadi sumber devisa kita," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Regional II BI Dwi Pranoto saat jumpa pers di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Dwi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi secara cepat mendorong penerimaan devisa. Hal itu diharapkan mendukung perbaikan transaksi berjalan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
Oleh sebab itu, kata dia, melalui rakor tersebut diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dapat merumuskan upaya kongkret secara struktural untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan destinasi pariwisata dan pendukungnya.
Meski demikian, kata dia, sinergi percepatan pengembangan pariwisata itu akan difokuskan untuk empat destinasi wisata superprioritas, meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Aida Budiman mengakui pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor pariwisata sangat tinggi. Pada 2010 penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencapai 7 miliar dolar AS, dan pada 2017 tumbuh menjadi 14 miliar dolar AS.
Sementara itu, Deputo IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Kementerian Maritim Safri Burhanudin mengatakan pariwisata menjadi salah satu dari bebarapa sektor prioritas pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Empat destinasi wisata superprioritas tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan pariwisata baru di Indonesia," kata dia.
Rapat koordonasi dengan tema "Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas" itu akan dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI), Menko Maritim, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, serta sejumlah gubernur, bupati/walikota yang di daerahnya terdapat destinasi wisata prioritas.
"Fokus kita adalah bagaimana sektor pariwisata betul-betul menjadi sumber devisa kita," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Regional II BI Dwi Pranoto saat jumpa pers di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Dwi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi secara cepat mendorong penerimaan devisa. Hal itu diharapkan mendukung perbaikan transaksi berjalan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
Oleh sebab itu, kata dia, melalui rakor tersebut diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dapat merumuskan upaya kongkret secara struktural untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan destinasi pariwisata dan pendukungnya.
Meski demikian, kata dia, sinergi percepatan pengembangan pariwisata itu akan difokuskan untuk empat destinasi wisata superprioritas, meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Aida Budiman mengakui pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor pariwisata sangat tinggi. Pada 2010 penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencapai 7 miliar dolar AS, dan pada 2017 tumbuh menjadi 14 miliar dolar AS.
Sementara itu, Deputo IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Kementerian Maritim Safri Burhanudin mengatakan pariwisata menjadi salah satu dari bebarapa sektor prioritas pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Empat destinasi wisata superprioritas tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan pariwisata baru di Indonesia," kata dia.