Jakarta, (Antaranews Jogja) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menyinergikan keberadaan komite khusus (ad hoc) integritas yang ditargetkan terbentuk pertengahan Januari 2019 dengan satuan tugas (satgas) anti-pengaturan skor yang dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Komite ad hoc integritas PSSI itu sendiri nantinya juga ditugaskan untuk mengatasi tindak pelanggaran terkait sepak bola yang terjadi di luar lapangan seperti pengaturan skor, korupsi dan lain-lain.
"Kami pasti bersinergi dengan pihak kepolisian. Kami sangat senang dengan adanya inisiatif Polri untuk membentuk satgas," ujar Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono di Jakarta, Kamis (21/12).
Menurut Joko, komite ad hoc yang diadakan oleh PSSI sejalan dengan semangat serupa sudah ditampilkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui FIFA Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2012.
FIFA Integrity Initiative yang didukung 211 anggota FIFA ini melingkupi lima area yaitu pencegahan, pengenalan, pengumpulan data intelejen, investigasi dan sanksi. Proses tersebut dijalankan dengan tujuan menghentikan semua praktik pengaturan skor di laga-laga resmi FIFA.
PSSI merasa perlu membentengi sepak bola dari kegiatan-kegiatan merusak tersebut, sekaligus melawannya. Masalahnya adalah, sering kali pengaturan skor ini melibatkan pihak di luar sepak bola bahkan hingga lintas negara. Di wilayah itulah komite ad hoc PSSI akan bekerja.
"FIFA pun bermitra dengan polisi internasional (interpol). Bercermin dari sana, mekanisme itu diformulasikan melalui komite ad hoc integritas. Kami akan bekerja dengan hati-hati. Dua hal yang menjadi dasar penting untuk bertindak yaitu data yang akurat dan investigasi yang komprehensif," tutur Joko.
Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, satgas pemberantasan mafia pengaturan skor juga akan bekerja sama dengan PSSI dan pemangku kepentingan sepak bola lainnya.
Dedi memastikan satgas bekerja dengan terukur setelah dibentuk, rencananya sebelum Liga 1 Indonesia musim 2019 dimulai.
"Nama-nama yang diduga terlibat pengaturan skor dan sudah beredar di media akan kami jadikan pemetaan. Polri tentu akan bekerja sama dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru dan pelapor pelanggaran atau 'whistle blower' untuk mengungkap kasusnya dan menemukan bukti-bukti. Tanpa adanya bukti, kasus itu tidak dapat ditingkatan statusnya," tutur Dedi. ***4***