FTGN: APTRI perlu dievaluasi total
Rabu, 2 Oktober 2019 12:24 WIB
Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Forum Transparansi Gula Nasional (FTGN) Ardianto Santoso (dok. pribadi)
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Forum Transparansi Gula Nasional (FTGN) Ardianto Santoso menilai keberadaan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sebagai organisasi petani tebu perlu dievaluasi secara total.
"Sehubungan dengan masalah distribusi dan impor gula dengan ditangkapnya Direktur Utama PTPN III dan beberapa orang lainnya, keberadaan APTRI perlu dievaluasi total," kata Ardianto di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, selama ini APTRI tidak tanggap terhadap permasalahan petani tebu, APTRI selalu lantang ketika berbicara gula tetapi tidak pernah berbicara tentang tebu (on-farm).
"Padahal, permasalahan tebu masih cukup banyak, di antaranya ketersediaan bibit tebu berkualitas dan produktivitas yang rendah. Sejatinya, esensi APTRI adalah petani tebu," kata Ardianto.
Oleh karena itu, menurut dia, pengurus APTRI ke depan harus insan yang profesional serta tanggap terhadap permasalahan petani tebu dan perkembangan teknologi era industri 4.0.
"Kami juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus distribusi gula dan menangkap 'pemain utama' yang sudah menjadi rahasia umum," kata Ardianto.
"Sehubungan dengan masalah distribusi dan impor gula dengan ditangkapnya Direktur Utama PTPN III dan beberapa orang lainnya, keberadaan APTRI perlu dievaluasi total," kata Ardianto di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, selama ini APTRI tidak tanggap terhadap permasalahan petani tebu, APTRI selalu lantang ketika berbicara gula tetapi tidak pernah berbicara tentang tebu (on-farm).
"Padahal, permasalahan tebu masih cukup banyak, di antaranya ketersediaan bibit tebu berkualitas dan produktivitas yang rendah. Sejatinya, esensi APTRI adalah petani tebu," kata Ardianto.
Oleh karena itu, menurut dia, pengurus APTRI ke depan harus insan yang profesional serta tanggap terhadap permasalahan petani tebu dan perkembangan teknologi era industri 4.0.
"Kami juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus distribusi gula dan menangkap 'pemain utama' yang sudah menjadi rahasia umum," kata Ardianto.
Pewarta : Bambang Sutopo Hadi
Editor : Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
FTGN berharap pemerintah hapus sistem bagi hasil pembelian tebu petani
13 September 2019 3:13 WIB, 2019
Pemkab Bantul tanam tebu di lahan 2,5 hektare untuk mendukung swasembada gula
27 August 2026 21:33 WIB
Terpopuler - Ekonomi
Lihat Juga
Bank Jateng perkuat sinergi dengan KIW, Dorong ekosistem industri dan dunia usaha Jateng
26 September 2026 8:48 WIB