Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) sebagai upaya memudahkan negara dalam menyalurkan hak dan kewajiban masyarakat.
"Tanpa data kita tidak bisa melakukan apa-apa pada peralatan IT (informasi teknologi) kita, data yang paling penting adalah data individu masyarakat karena menyangkut hak dan kewajiban warga," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Bantul, Rabu.
Bupati mengatakan, perangkat digital yang dimiliki pemerintah daerah mulai dari jaringan fiber optik dan aplikasi yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemkab tidak akan memiliki arti kalau data yang dimiliki tidak tersedia.
"Kini Bantul telah mencanangkan diri sebagai kabupaten 'smart city' yang mensyaratkan tiga hal penting, yaitu peralatan, ketersediaan data, dan sumber daya manusia," katanya.
Bupati mengatakan, keberadaan data utama adminduk akan memudahkan negara dalam menyalurkan hak dan memudahkan warga menunaikan kewajiban dengan cepat.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh OPD agar dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan sesuai dengan kepentingan masing-masing instansi pemerintah.
"Kita tidak mungkin bekerja secara manual terus menerus karena akan memakan waktu dan biaya, terlebih lagi pada era pandemi COVID-19 digitalisasi menjadi kebutuhan," kata Bupati.
Dengan digitalisasi data kependudukan, katanya, maka semakin banyak OPD yang memanfaatkannya sehingga diharapkan layanan publik pemerintah semakin cepat dan efisien dalam melayani warga.
"Saat ini program GISA belum mencapai 100 persen, maka saya pesan kepada camat, lurah, dan sekolah agar dapat memobilisasi warga serta anak didik untuk dapat melengkapi dokumen data diri sehingga jumlah warga dapat diketahui secara pasti," katanya.
Dalam pencanangan GISA itu, Bupati Bantul menyerahkan penghargaan dari Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat kepada OPD, sekolah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta yang telah memanfaatkan data adminduk dengan baik sesuai dengan kepentingan.
"Tanpa data kita tidak bisa melakukan apa-apa pada peralatan IT (informasi teknologi) kita, data yang paling penting adalah data individu masyarakat karena menyangkut hak dan kewajiban warga," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Bantul, Rabu.
Bupati mengatakan, perangkat digital yang dimiliki pemerintah daerah mulai dari jaringan fiber optik dan aplikasi yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemkab tidak akan memiliki arti kalau data yang dimiliki tidak tersedia.
"Kini Bantul telah mencanangkan diri sebagai kabupaten 'smart city' yang mensyaratkan tiga hal penting, yaitu peralatan, ketersediaan data, dan sumber daya manusia," katanya.
Bupati mengatakan, keberadaan data utama adminduk akan memudahkan negara dalam menyalurkan hak dan memudahkan warga menunaikan kewajiban dengan cepat.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh OPD agar dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan sesuai dengan kepentingan masing-masing instansi pemerintah.
"Kita tidak mungkin bekerja secara manual terus menerus karena akan memakan waktu dan biaya, terlebih lagi pada era pandemi COVID-19 digitalisasi menjadi kebutuhan," kata Bupati.
Dengan digitalisasi data kependudukan, katanya, maka semakin banyak OPD yang memanfaatkannya sehingga diharapkan layanan publik pemerintah semakin cepat dan efisien dalam melayani warga.
"Saat ini program GISA belum mencapai 100 persen, maka saya pesan kepada camat, lurah, dan sekolah agar dapat memobilisasi warga serta anak didik untuk dapat melengkapi dokumen data diri sehingga jumlah warga dapat diketahui secara pasti," katanya.
Dalam pencanangan GISA itu, Bupati Bantul menyerahkan penghargaan dari Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat kepada OPD, sekolah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta yang telah memanfaatkan data adminduk dengan baik sesuai dengan kepentingan.