Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelesaikan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan langsung tunai kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Gunungkidul Asti Wijayanti di Gunungkidul, Rabu, mengatakan ada 1.638 keluarga penerima manfaat (KPM) akan yang menerima bantuan ini.
"Sebanyak 1.638 KPM akan menerima bantuan bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan BBM menggunakan APBD kabupaten. Bantuan belum bisa dicairkan karena masih menunggu diterbitkannya Perda tentang APBD Perubahan 2022," kata dia.
Ia mengatakan data calon penerima BLT sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM tidak ada masalah.
Hal ini dikarenakan sudah didata dan ada 1.638 calon penerima manfaat. Selain itu, juga telah dilakukan verifikasi dan validasi agar tidak ada yang menerima bantuan ganda.
“Dari pemerintah pusat juga ada bantuan. Jadi, sebelum dilaksanakan harus ada verifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Rencananya setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan sehingga total yang diberikan Rp900 ribu.
Asti memastikan untuk proses verifikasi dan validasi tidak ada masalah.
Meski demikian, ia mengakui bantuan belum bisa dicairkan karena masih menunggu diterbitkannya Perda tentang APBD Perubahan 2022.
“Anggaran yang kami sediakan untuk BLT sebesar Rp1,4 miliar,” katanya.
Kepala Bagian Hukum Setda Gunungkidul Miksan mengatakan APBD Perubahan 2022 sudah ada kesepakatan bersama dengan DPRD Gunungkidul.
Meski demikian, raperda yang ada belum bisa diterbitkan menjadi perda karena masih dalam tahapan evaluasi dari Gubernur DIY.
“Beberapa hari lalu ada klarifikasi terkait dengan Raperda APBD Perubahan 2022 yang telah disepakati bersama dengan DPRD,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Gunungkidul Asti Wijayanti di Gunungkidul, Rabu, mengatakan ada 1.638 keluarga penerima manfaat (KPM) akan yang menerima bantuan ini.
"Sebanyak 1.638 KPM akan menerima bantuan bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan BBM menggunakan APBD kabupaten. Bantuan belum bisa dicairkan karena masih menunggu diterbitkannya Perda tentang APBD Perubahan 2022," kata dia.
Ia mengatakan data calon penerima BLT sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM tidak ada masalah.
Hal ini dikarenakan sudah didata dan ada 1.638 calon penerima manfaat. Selain itu, juga telah dilakukan verifikasi dan validasi agar tidak ada yang menerima bantuan ganda.
“Dari pemerintah pusat juga ada bantuan. Jadi, sebelum dilaksanakan harus ada verifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Rencananya setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan sehingga total yang diberikan Rp900 ribu.
Asti memastikan untuk proses verifikasi dan validasi tidak ada masalah.
Meski demikian, ia mengakui bantuan belum bisa dicairkan karena masih menunggu diterbitkannya Perda tentang APBD Perubahan 2022.
“Anggaran yang kami sediakan untuk BLT sebesar Rp1,4 miliar,” katanya.
Kepala Bagian Hukum Setda Gunungkidul Miksan mengatakan APBD Perubahan 2022 sudah ada kesepakatan bersama dengan DPRD Gunungkidul.
Meski demikian, raperda yang ada belum bisa diterbitkan menjadi perda karena masih dalam tahapan evaluasi dari Gubernur DIY.
“Beberapa hari lalu ada klarifikasi terkait dengan Raperda APBD Perubahan 2022 yang telah disepakati bersama dengan DPRD,” katanya.