Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak alergi membangun kerja sama politik menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Semangat PDI Perjuangan dalam membangun kerja sama itu dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (15/4) malam.
Ia juga mengatakan siap membentuk poros dengan partai lain demi mengusung kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, kerja sama dalam politik secara empiris diperlukan ketika mengingat peristiwa setelah Pilpres 2014.
Hasto bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih pada Pilpres 2014 hanya didukung partai yang memiliki kursi 20 persen di DPR. Hal itu menurut dia berdampak pada konsolidasi pemerintahan era Jokowi setelah Pilpres 2014 yang sedikit terhambat.
"Secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga satu setengah tahun karena berbagai manuver kerja sama pragmatis di DPR," ujar Hasto.
Namun, dia berharap, kerja sama politik menuju Pilpres 2024 yang dibangun PDI Perjuangan tidak bersifat pragmatis dan harus mengedepankan agenda pemerintahan selanjutnya.
"Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama dengan partai yang hobinya impor pangan. Jadi, kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, sebagai platform yang harus dibahas dalam kerja sama politik," tambahnya.
Selain itu menurut Hasto, pembicaraan kerja sama politik semakin menguat setelah sosok capres dan cawapres diumumkan oleh parpol.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP tidak alergi bentuk kerja sama politik untuk Pilpres 2024
"Semangat PDI Perjuangan dalam membangun kerja sama itu dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (15/4) malam.
Ia juga mengatakan siap membentuk poros dengan partai lain demi mengusung kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, kerja sama dalam politik secara empiris diperlukan ketika mengingat peristiwa setelah Pilpres 2014.
Hasto bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih pada Pilpres 2014 hanya didukung partai yang memiliki kursi 20 persen di DPR. Hal itu menurut dia berdampak pada konsolidasi pemerintahan era Jokowi setelah Pilpres 2014 yang sedikit terhambat.
"Secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga satu setengah tahun karena berbagai manuver kerja sama pragmatis di DPR," ujar Hasto.
Namun, dia berharap, kerja sama politik menuju Pilpres 2024 yang dibangun PDI Perjuangan tidak bersifat pragmatis dan harus mengedepankan agenda pemerintahan selanjutnya.
"Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama dengan partai yang hobinya impor pangan. Jadi, kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, sebagai platform yang harus dibahas dalam kerja sama politik," tambahnya.
Selain itu menurut Hasto, pembicaraan kerja sama politik semakin menguat setelah sosok capres dan cawapres diumumkan oleh parpol.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP tidak alergi bentuk kerja sama politik untuk Pilpres 2024