Yogyakarta (ANTARA) - Di salam forum debat sesi terakhir, Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan bagaimana mengikuti pemilihan kepala daerah, yang berbiaya besar dan komitmen kala terpilih untuk tidak korupsi.
Dokter Hasto Wardoyo, calon Walikota Yogyakarta memberikan keterangan soal rekam jejaknya dalam proses pemilihan kepala daerah yang sudah ketiga kalinya diikuti.
"Menarik, kami ini pelaku pemilihan kepala daerah tiga kali, tidak ada mahar untuk partai. Cenderung jaga, jalankan tidak ada kepentingan, " kata Dokter Hasto Wardoyo.
Saat terpilih menjadi pemimpin menjadi kepala daerah di Kulon Progo, dokter Hasto Wardoyo terapkan kebijakan seluruh pejabat pemerintah daerah, punya integritas.
"Zona integritas bebas korupsi dan melayani, berani ndak tanda tangan, pakta integritas harus cap jempol darah, komitmen kuat tidak korupsi," kata dokter Hasto Wardoyo
Secara tegas, dia menyebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat harus dilakukan, membentuk zona bersih dan melayani, bukan hanya tidak korupsi tapi melayani, dengan tulus ikhlas.
"Saat di Kulonprogo, saya buka komunikasi secara rutin, dukung open house kelak di Yogyakarta setelah mendapat kepercayaan dipilih rakyat,"
Dokter Hasto Wardoyo menegaskan semua elemen masyarakat yang belum puas atau komplain terhadap pelayanan publik dipersilakan datang.
Menurut dia, pemerintah yang responsif harus dihadirkan dengan pakta integritas yang kuat sebagai pemimpin melayani dan komitmen, berbuat transparan. berharap kinerja produktif dan efisien.
"Mimpi saya, kalau ada mall besar, seperti di Jerman, koperasi punya big data, one and single website yang bawa semua anggota koperasi sejahtera. Bagi saya ekonomi kanan bawah kelak yang perlu dikembangkan. Kalau ada Tomira di Kulonprogo, maka di Yogyakarta bisa dengan Mamira, Mall milik rakyat," kata dokter Hasto Wardoyo.
"Lewat tata kelola pemerintah dengan manajemen kebijakan publik terkini, bagaimana pamong projo, bukan pangreh projo. Sensus base information system, masuk satu data, back end, walidata, front data. One single website, satu data untuk dukung perumusan kebijakan publik," kata dokter Hasto Wardoyo.
