Kulon Progo (ANTARA) - Panitia Khusus Asrama Haji DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten setempat dalam percepatan pembangunan asrama haji yang akan dibangun di daerah ini.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Asrama Haji DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Kamis, mengatakan Tim Percepatan Pembangunan Asrama Haji Kulon Progo yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati selama ini tidak melakukan koordinasi dengan baik.
"Saat rapat dengan kementerian melalui daring, tim percepatan pembangunan tidak terlibat. Padahal, tim sudah ditetapkan pada 9 Maret 2023. Jangan sampai sudah dibentuk tim, tetapi tidak ada koordinasinya," kata Muhtarom saat rapat kerja dengan Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono dan jajarannya.
Ia mengatakan apabila Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak siap dengan pembangunan asrama haji di Kulon Progo, mulai dari penyiapan lahan hingga sarana prasarana pendukung, maka pemkab dipersilakan bersurat ke Kementerian Agama.
"Saya melihat tim percepatan pembangunan asrama haji yang ditetapkan 9 Maret tidak pernah melakukan koordinasi. Jangan sampai ke depan, kejadian ini berulang kembali," katanya.
Muhtarom Asrori mengatakan bila pembentukan tim percepatan pembangunan asrama haji ini tidak serius, maka akan menyebabkan komunikasi dengan Kementerian Agama kurang baik.
"Persoalan mendasar pembangunan asrama haji ini adalah pengadaan lahan. Hal ini harus dikomunikasikan dengan Pemda DIY, Keraton Yogyakarta, dan instansi lainnya, tetapi hingga saat ini masih belum ada sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi," katanya.
Untuk itu, kata Muhtarom, Pansus Asrama Haji Kulon Progo mendesak Pemkab Kulon Progo agar secara intensif melakukan komunikasi dengan Pemda DIY terkait kelanjutan asrama haji di Kulon Progo.
Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan penggunaan dana keistimewaan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kami berharap dengan komunikasi tersebut dana keistimewaan bisa muncul dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Sementara itu, Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan surat keputusan bupati tentang pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Asrama Haji ditandatangani 9 Maret 2023.
Menurut dia, pembangunan asrama haji akan dilaksanakan mulai tahun ini sampai 2024.
"Persoalannya pengadaan tanah. Kami masih menunggu izin dari Pemda DIY dan Keraton Yogyakarta," katanya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Asrama Haji DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Kamis, mengatakan Tim Percepatan Pembangunan Asrama Haji Kulon Progo yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati selama ini tidak melakukan koordinasi dengan baik.
"Saat rapat dengan kementerian melalui daring, tim percepatan pembangunan tidak terlibat. Padahal, tim sudah ditetapkan pada 9 Maret 2023. Jangan sampai sudah dibentuk tim, tetapi tidak ada koordinasinya," kata Muhtarom saat rapat kerja dengan Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono dan jajarannya.
Ia mengatakan apabila Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak siap dengan pembangunan asrama haji di Kulon Progo, mulai dari penyiapan lahan hingga sarana prasarana pendukung, maka pemkab dipersilakan bersurat ke Kementerian Agama.
"Saya melihat tim percepatan pembangunan asrama haji yang ditetapkan 9 Maret tidak pernah melakukan koordinasi. Jangan sampai ke depan, kejadian ini berulang kembali," katanya.
Muhtarom Asrori mengatakan bila pembentukan tim percepatan pembangunan asrama haji ini tidak serius, maka akan menyebabkan komunikasi dengan Kementerian Agama kurang baik.
"Persoalan mendasar pembangunan asrama haji ini adalah pengadaan lahan. Hal ini harus dikomunikasikan dengan Pemda DIY, Keraton Yogyakarta, dan instansi lainnya, tetapi hingga saat ini masih belum ada sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi," katanya.
Untuk itu, kata Muhtarom, Pansus Asrama Haji Kulon Progo mendesak Pemkab Kulon Progo agar secara intensif melakukan komunikasi dengan Pemda DIY terkait kelanjutan asrama haji di Kulon Progo.
Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan penggunaan dana keistimewaan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kami berharap dengan komunikasi tersebut dana keistimewaan bisa muncul dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Sementara itu, Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan surat keputusan bupati tentang pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Asrama Haji ditandatangani 9 Maret 2023.
Menurut dia, pembangunan asrama haji akan dilaksanakan mulai tahun ini sampai 2024.
"Persoalannya pengadaan tanah. Kami masih menunggu izin dari Pemda DIY dan Keraton Yogyakarta," katanya.